
UNTUK mempermudah perangkat desa dalam menyusun serta menyajikan laporan pertanggungjawaban anggaran dana desa dengan lebih transparan dan akuntabel, Kejaksaan Negeri Samosir meluncurkan aplikasi Jaksa Garda Desa (JAGA DESA).
Aplikasi 'JAGA DESA' ini merupakan hasil tindak lanjut kerja sama antara Kejaksaan RI dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI (Kemendes PDTT), dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan dan penyaluran Dana Desa.
Kajari Samosir Karya Graham Hutagaol menjelaskan bahwa program ini merupakan program unggulan pemerintah melalui Kejagung RI, yang sudah dilaunching oleh JAM Intel Kejagung RI dan Menteri Desa PDT, pada tanggal 7 Februari 2025 lalu.
Jaga Desa merupakan perwujudan poin ke-enam Asta Cita Presiden RI yakni, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
"Pembangunan desa merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Membangun desa berarti membangun Indonesia", kata Karya di Aula AE. Manihuruk, Desa Lumban Suhisuhi Toruan, Kabupaten Samosir, Senin (24/3/2025).
Aplikasi Jaga Desa (jagadesa.kejaksaan.go.id) lanjut dia adalah sebuah sitem pelaporan berbasis aplikasi dalam rangka kecepatan respon Kejaksaan terkait berbagai kendala dan permasalahan hukum yang ada di desa. Aplikasi Jaga Desa hadir untuk memastikan pengelolaan dana desa secara tepat sasaran, mencegah kebocoran anggaran yang merugikan masyarakat dan sekaligus meningkatkan pemahaman aparatur desa tentang pertanggung jawaban keuangan.
Jaksa Agung RI menginginkan Jaksa hadir untuk mengasistensi program program pemberdayaan ekonomi kerakyatan, mempertimbangkan keterbatasan pengetahuan aparatur desa di bidang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara, dengan mengutamakan pencegahan sehingga meminimalisir aparatur desa yang terjerat tindak pidana korupsi.
"Melalui aplikasi ini kami bisa pantau dan monitor apa yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait penggunaan Dana Desa", ujarnya.
Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk berharap program ‘JAGA DESA’ ini dapat menjadi langkah strategis untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dana desa, agar dana desa benar-benar dapat dipergunakan secara efektif untuk percepatan pembangunan desa.
Tujuan dana desa adalah sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perdesaan sehingga dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa berharap dana desa kedepan akan lebih besar, sehingga penggunaan dana desa harus berhati-hati karena akan selalu diawasi akuntabilitasnya.
"Oleh karena itu kepala desa selaku pucuk pimpinan di desa harus melaksanakan fungsi sebaik-baiknya dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi dan senantiasa dituntut untuk memahami dan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diamanatkan dalam regulasi", katanya.
Dia berharap para Kepala Desa dapat memberdayakan aparat desa dalam hal pemahaman program jaga desa, oleh karena itu diperlukan perhatian dan keseriusan dalam hal penginputan data desa.
Dari sisi sumber daya manusia, dia menyampaikan masing-masing desa karakteristiknya tidak sama dimana kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran dana desa mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, maka jika dilihat dari sisi kemampuan keuangan untuk memahami bagaimana mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan secara akuntabel sehingga sangat perlu pendampingan. Maka dengan program Jaga Desa yang akan mengawal desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan pemerintahan desa.
"Semoga dengan adanya pengawalan ini, kepala desa merasa nyaman dan aman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di desa", kata Ariston.
Ketua APDESI Kabupaten Samosir, Raja Sondang Simarmata, berharap kehadiran Jaga Desa sebagai bentuk kemitraan dalam pengawasan, sehingga pemerintah desa bisa merasa nyaman dalam bekerja, dan mendapat dukungan pengawalan dari institusi Kejaksaan. (H-1)