PSU 24 Daerah, DPR Sebut Ada Persoalan di Penyelenggara Pilkada

Ilustrasi: warga disabilitas mencoblos di bilik suara saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2024(ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto)

ANGGOTA Komisi II DPR RI Taufan Pawe menilai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) menandakan penyelenggara, yakni KPU dan Bawaslu tidak profesional dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024.

Diketahui, MK memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah untuk Pilkada 2024. MK membatalkan hasil Pilkada di 24 daerah karena ada calon yang didiskualifikasi, mulai dari tak ngaku sebagai mantan terpidana, tak tamat SMA, keterlibatan pejabat negara, hingga sudah menjabat 2 periode.

Ia menilai dari putusan MK terlihat ketidakprofesionalan penyelenggara Pilkada. 

“Begitu banyaknya klaster permasalahan dari putusan MK, secara jujur harus kita akui inti persoalannya adalah pada penyelenggara. Sangat vulgar putusan Mahkamah Konstitusi itu dan semua dictum, maupun posita semua menggambarkan adanya sebuah proses dari penyelenggara yang tidak profesional. Kalau profesional mana mungkin bisa terungkap dalam forum persidangan surat terpidana dan masa periodisasinya belum berakhir,” ujar Taufan saat RDP dengan KPU, Bawaslu, dan Kemendagri di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/3).

Taufan berharap dengan kejadian itu dapat menjadi pembelajaran ke depan, khususnya bagi 24 daerah yang menyelenggarakan PSU. Ia juga berharap penyelenggara PSU memiliki integritas dan bertindak tegas berdasarkan undang-undang yang berlaku. 

“Misalnya terkait dengan persoalan ijazah yang menjadi klaster permasalahan putusan MK. Penyelenggara PSU hanya berkewajiban melihat foto copy yang telah dilegalisir ijazah yang bersangkutan berarti penyelenggara hanya punya kewenangan untuk melihat syarat formal, sementara syarat materi tidak ada,” jelasnya.

Politisi Partai Golkar itu berharap agar pihak penyelenggara PSU berani mengambil keputusan, yang didukung oleh DKPP bahwa ijazah yang terindikasi diduga tidak prosedur.

“Karena kalau PSU digugat lagi, kapan berakhirnya ini masalah? Di mana kepastian hukum dan keadilannya ini masalah? Kasihan Republik ini Pak, kalau kita hanya berkutat pada persoalan seperti ini,” tegasnya. (M-3)