2 days ago
6
Foto udara rumah subsidi di Indramayu, Jawa Barat.(Dok. Antara)
PEMERINTAH akan menyediakan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Program tersebut resmi dimulai di Serang, Banten, pada 9 Desember.
Program itu merupakan hasil kerja sama antara TNI AD, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP Tapera, serta Bank Mandiri sebagai mitra penyalur pembiayaan. Seremoni groundbreaking digelar secara serentak di lima daerah, yakni Bekasi, Bogor, Brebes, Bantul, dan Serang sebagai pusat acara.
Secara keseluruhan, total rumah subsidi yang akan dibangun di lima daerah mencapai 5.760 unit. Rinciannya, 770 unit di Bekasi, 530 unit di Bantul, 1.070 unit di Bogor, 1.367 unit di Brebes, dan 2.023 unit di Serang. Dari jumlah tersebut, 2.000 unit dibiayai melalui skema FLPP oleh BP Tapera.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga kualitas pembangunan rumah subsidi. Ia juga memperingatkan pengembang agar tidak mengabaikan standar yang telah ditetapkan.
"Kami akan membuat rekor rumah subsidi dengan jumlah lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, namun tetap memastikan sasaran yang tepat dan kualitas yang baik, agar rakyat tidak dirugikan," ujarnya.
Menanggapi tantangan perizinan pembangunan perumahan, Ara memastikan pihaknya pemerintah terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan regulasi yang mendukung. "Kami akan terus berkomunikasi dengan Mendagri, karena regulasi terkait pembangunan kawasan hunian menjadi kewenangan daerah," tambahnya.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan, Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan alokasi rumah subsidi terbesar.
Ia juga menyampaikan pencapaian program KPR FLPP tahun 2025, yang hingga 7 Maret telah mencapai 77.207 unit rumah. Sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, total penyaluran KPR Subsidi telah mencapai 122.421 unit rumah.
