2 days ago
4
Ilustrasi(Antara)
Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) Abdul Sobur mengungkapkan ekspor furnitur Indonesia tertinggal jauh dari Vietnam. Pihaknya mencatat nilai ekspor furnitur Vietnam tembus US$16,28 miliar atau setara Rp265 triliun pada tahun lalu. Sementara, nilai ekspor produk furnitur dan kerajinan Indonesia hanya sebesar US$2,5 miliar atau setara Rp40,7 triliun di 2024.
"Kita jauh sekali kalahnya dari Vietnam. Perbandingan ekspor furnitur mereka sekitar delapan kali lipat besarnya," ujar Abdul dalam penutupan Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2025 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Minggu (9/3).
Sobur menyebut ada beberapa faktor yang menjadi penyebab utama mengapa pasar industri furnitur atau mebel nasional kalah bersaing dengan Vietnam. Pertama, pemerintah Vietnam melakukan penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 8%. Sementara, pemerintah Indonesia justru meningkatkan tarif PPN menjadi 12%. Menurutnya, dengan PPN yang lebih rendah, biaya produksi dan harga barang di Vietnam lebih terjangkau. Hal ini dapat mengerek daya saing produk lokal ke pasar ekspor.
Faktor lainnya, Vietnam telah menikmati fasilitas perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) dengan Amerika Serikat dan Eropa selama 20 tahun. Itu memungkinkan mereka mengekspor produk dengan tarif nol. Sebaliknya, Indonesia hingga saat ini belum memiliki FTA yang serupa.
"Dari dua faktor itu saja, ibarat bertarung di ring, kita sudah babak belur," ucap Sobur.
Selain itu, kalahnya ekspor furnitur Indonesia dari Vietnam juga dipengaruhi tingkat upah yang berbeda dan bunga bank yang ditawarkan kepada pengusaha.
Menurut dia, Indonesia dapat mengejar ketertinggalan tersebut dengan beberapa langkah strategis, utamanya membenahi regulasi-regulasi yang selama ini dianggap menjadi penghambat kemajuan ekspor Indonesia.
"Sesungguhnya, banyak sekali Vietnam itu belajar dari Indonesia. Nah, sekarang kita harus balik belajar balik dari mereka. Bagaimana memperbaiki atau menyederhanakan regulasi, sehingga kompleksitasnya tidak terlalu tinggi," pungkasnya. (E-3)
