3 weeks ago
22
Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, tengah menghadapi kecaman setelah terungkapnya kebocoran informasi militer rahasia dalam grup chat Signal.(Media Sosial X)
SEJAK kabar bocornya rencana serangan militer AS dalam grup chat yang secara tidak sengaja melibatkan seorang jurnalis mengguncang Washington. Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, menunjukkan sikap percaya diri saat menghadapi media. "Saya tahu persis apa yang saya lakukan," ujarnya.
Namun, keesokan harinya, kepercayaan terhadapnya mulai goyah. Majalah The Atlantic mengungkapkan Hegseth membagikan detail sensitif dalam grup chat Signal mengenai serangan yang akan datang terhadap pemberontak Houthi di Yaman, termasuk waktu serangan dan jenis pesawat yang digunakan.
"Siapa pun di militer akan segera diadili jika melakukan ini," kata seorang pejabat pertahanan kepada CNN. "Bahkan analis junior pun tahu bahwa tindakan seperti ini tidak bisa diterima."
Kecaman terhadap Pejabat Keamanan Nasional Trump
Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz dikritik karena mengundang editor The Atlantic, Jeffrey Goldberg, ke dalam grup chat tersebut. Sementara itu, Direktur CIA John Ratcliffe dan Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard, yang juga berada dalam percakapan itu, mendapat tekanan dalam sidang kongres selama dua hari.
Namun, kritik paling tajam tertuju pada Hegseth karena membocorkan informasi dengan tingkat detail yang sangat tinggi. "Pelanggar utama di sini adalah Hegseth," ujar seorang mantan pejabat intelijen senior. "Dia sekarang menjadi sasaran utama karena semua informasi ini disebarkan melalui chat Signal."
Kepemimpinan Hegseth Dipertanyakan
Sejumlah pejabat keamanan nasional, baik yang masih aktif maupun pensiunan, semakin meragukan kepemimpinan Hegseth di Pentagon. Insiden kebocoran ini hanyalah salah satu dari serangkaian keputusan kontroversial yang dibuat oleh mantan pembawa acara Fox News itu dalam dua bulan pertamanya menjabat.
Sejumlah kebijakan yang diusung Hegseth sejak dilantik pada Januari, termasuk misi di perbatasan selatan dan penghapusan konten Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) dari situs Departemen Pertahanan, banyak yang direvisi atau dibatalkan karena dinilai tergesa-gesa.
Para pejabat mengungkapkan gaya kepemimpinan Hegseth cenderung impulsif dan berbasis insting, alih-alih melalui proses pertimbangan matang. "Dia lebih seperti seorang selebriti TV," kata salah satu sumber. "Ketika seorang perwira memberi rekomendasi, dia hanya menjawab, 'Ya, lakukan saja.' Padahal, mantan Menteri Pertahanan Lloyd Austin akan mengatakan, 'Kami akan mempertimbangkannya lebih lanjut.'"
Fokus pada Citra, Bukan Substansi?
Beberapa pejabat DoD menilai Hegseth lebih peduli pada citra ketimbang substansi. Ia kerap menegaskan bahwa tugas utama departemen ini adalah "letalitas, letalitas, letalitas," sembari mengesampingkan faktor lain yang mendukung kesiapan militer.
Langkah-langkahnya di perbatasan selatan, seperti pengerahan ribuan pasukan dan kapal perang untuk membantu operasi Penjaga Pantai, dinilai lebih sebagai strategi pencitraan. "Ini jelas hanya untuk kepentingan tampilan," kata seorang pejabat pertahanan.
Kebocoran Informasi dan Reaksi Gedung Putih
Hegseth bersikeras bahwa tidak ada informasi rahasia yang dibagikan dalam chat Signal tersebut. Namun, empat sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada CNN bahwa informasi yang ia bocorkan sebenarnya diklasifikasikan. Salah satu sumber bahkan melihat dokumen dalam DoD yang ditandai sebagai rahasia dan mencantumkan detail yang sama dengan yang dibagikan Hegseth di grup chat.
Gedung Putih sejauh ini masih mendukung Hegseth dalam skandal ini. Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Mike Waltz bertanggung jawab atas penciptaan grup chat, namun tampaknya tidak menyadari sejauh mana keterlibatan Hegseth dalam membagikan informasi sensitif.
"Itu Mike, saya kira," ujar Trump saat ditanya siapa yang bertanggung jawab. Sementara itu, Gedung Putih menyebut insiden ini sebagai "kesalahan" dan sedang diselidiki oleh tim Dewan Keamanan Nasional bersama Elon Musk.
Dampak pada Kebijakan Pertahanan
Skandal ini menambah daftar panjang keputusan kontroversial Hegseth. Beberapa kebijakannya bahkan mengalami kendala hukum, seperti larangan terhadap personel transgender yang diblokir oleh hakim federal. Begitu pula dengan upaya pemecatan massal pegawai percobaan di Departemen Pertahanan yang dinyatakan ilegal.
Sementara itu, pengerahan besar-besaran pasukan ke perbatasan dan pangkalan Guantanamo Bay justru berujung pada kebingungan. Banyak pasukan yang akhirnya "hanya berdiri tanpa tugas jelas," menurut seorang pejabat pertahanan.
Hegseth, yang hanya mencapai pangkat Mayor sebelum pensiun dari Garda Nasional pada 2021, memiliki pengalaman militer paling minim dibandingkan para Menteri Pertahanan sebelumnya. Insiden bocornya informasi dalam grup chat Signal semakin memperjelas kurangnya pengalaman dalam menangani operasi militer berskala besar.
"Semua ini menunjukkan betapa tidak siapnya dia dalam menjalankan tugasnya," ujar seorang pejabat pertahanan. (CNN/Z-2)
