5 hours ago
5
Universitas Harvard resmi menggugat pemerintahan Presiden Donald Trump menyusul tekanan politik terkait tuntutan akses atas laporan internal kampus.(Harvard University)
UNIVERSITAS Harvard menggugat pemerintahan Trump. Hal itu mengacu pada surat yang ditujukan kepada komunitas universitas tersebut, sebagai eskalasi baru dalam pertarungan terkait pendanaan federal untuk universitas Ivy League itu, pengawasan institusional, dan independensi akademik.
Presiden Universitas, Alan M. Garber, menyatakan tindakan eskalatif terbaru dari pemerintahan tersebut terhadap institusi bergengsi ini “memiliki konsekuensi nyata yang serius bagi pasien, mahasiswa, dosen, staf, peneliti, dan reputasi pendidikan tinggi Amerika di mata dunia.”
Pemerintahan Trump menuntut Universitas Harvard untuk memberikan akses atas semua laporan universitas, mengenai antisemitisme dan bias anti-Muslim di kampus yang telah disusun sejak Oktober 2023, sebagai bagian dari konfrontasi yang semakin meningkat dengan universitas tersebut. Perseteruan ini berisiko terhadap miliaran dolar dana federal di tengah upaya lebih luas untuk menyelaraskan kampus-kampus elite AS dengan ideologi politik pemerintah saat ini.
Harvard, yang telah menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintahan Trump baik di dalam maupun di luar kampus, diminta untuk menyerahkan semua laporan yang dihasilkan oleh gugus tugas universitas terkait upaya memerangi antisemitisme dan bias anti-Muslim di kampus — termasuk draf laporan yang belum pernah dipublikasikan, menurut surat yang dikirimkan Sabtu lalu dari Kantor Hak Sipil Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS kepada pimpinan Harvard.
Surat tersebut muncul di tengah pernyataan dari beberapa organisasi Yahudi dan mahasiswa Harvard yang mengatakan bahwa ancaman terbaru dari Gedung Putih tidak membuat mereka merasa lebih aman. Sebaliknya, menurut beberapa pernyataan mereka, tindakan tersebut menjadikan mereka “sekadar bidak dalam agenda politik yang lebih luas.”
Pemerintahan Trump menyatakan akan membekukan lebih dari US$2,2 miliar dalam bentuk hibah dan kontrak setelah Harvard menolak memenuhi berbagai tuntutan, termasuk penghapusan program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI), pelarangan penggunaan masker saat demonstrasi di kampus, pelaksanaan reformasi perekrutan dan penerimaan berbasis prestasi, serta pengurangan kekuasaan dosen dan administrator yang, menurut Gedung Putih, “lebih berkomitmen pada aktivisme daripada pada keilmuan.” (CNN/Z-2)
