Putusan 24 PSU Pilkada Jadi yang Terbanyak Sepanjang Sejarah

Penggagas Politic & Colleagues Breakfast (PCB), Ahmad Doli Kurnia Tanjung (kiri), Peneliti Senior BRIN, Siti Zuhro (kedua kiri) dan Dosen Universitas Nasional, Alfan Alfian (kedua kanan) dan Direktur Eksekutif Indikator Publik, Burhanuddin Muhtadi menjadi(MI/Usman Iskandar)

WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyebut adanya 24 daerah yang diperintahkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) atas Pilkada 2024 merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah Indonesia.

"Saya kira ini sejarah, dalam sejarah Indonesia paling banyak yang diulang lagi," kata Doli saat peluncuran forum diskusi Politics and Colleagues Breakfast (PCB) bertema Urgensi Perbaikan Sistem Politik di Indonesia di Jakarta, Jumat (28/2).

Hal itu merujuk pada putusan MK yang mengabulkan 26 gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada). Sebanyak  24 daerah diperintahkan untuk menggelar PSU secara keseluruhan maupun sebagian, satu daerah diperintahkan menggelar rekapitulasi suara ulang, dan satu daerah lainnya diminta perbaikan administratif.

Doli mengatakan, berbagai masalah yang timbul dalam pilkada maupun pemilu akan menjadi bahan bagi DPR dan pemerintah untuk memperbaiki sistem politik. Dia mengatakan perbaikan sistem politik di Indonesia sudah sangat mendesak.

Selain itu, dia pun menyoroti adanya ketidakcermatan para penyelenggara pemilu hingga menyebabkan harus adanya PSU. Di samping itu, dia pun menyoroti MK yang seharusnya hanya mengadili perkara, tetapi justru mengambil keputusan yang di luar kewenangannya.

Karena itu, Doli mempertanyakan apakah pemilu yang sudah digelar sebanyak enam kali setelah masa reformasi sudah benar-benar sesuai tujuannya. Karena dia menilai, sejauh ini pesta demokrasi belum masuk ke pada ranah substansial.

"Memang kita sudah saatnya berpikir untuk membuat sistem, apapun sistem di dalam negara kita," kata politisi Partai Golkar tersebut.

Menurut dia, sistem demokrasi di Indonesia kemungkinan sudah kehilangan alur atau ahistoris. Dia mengatakan, sistem pemilu di Indonesia kerap diubah di tengah jalan ketika menuju musim pemilu.

Karena itu, Doli menggagas pembentukan forum diskusi Politics & Colleagues Breakfast, sebuah forum informal untuk menjembatani gap antarpemangku kepentingan.

"Semoga kehadiran PCB dapat menjadi media untuk saling belajar bagi semua pihak, dan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang segar, juga solusi out of the box," kata Doli. (Ant/E-1)