2 days ago
3
Ilustrasi(Antara)
Anggota Komisi VI dari Fraksi PKB Nasim Khan mendesak pemerintah dan kepolisian mengusut tuntas kasus penipuan dalam produksi minyak goreng Minyakita. Nasim mendesak pihak berwenang mencabut izin usaha produsen yang terbukti melakukan kecurangan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan adanya minyak goreng Minyakita yang tidak sesuai takaran dijual secara bebas di pasar.
“Ini penipuan dan pelanggaran serius. MinyaKita yang seharusnya menjadi solusi untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau, tapi malah ada penipuan seperti ini,” ujar Nasim, Senin (10/3).
“Pemerintah dan kepolisian harus usut tuntas dan sampaikan ke masyarakat. Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh produsen, jangan ragu untuk cabut ijin usaha agar jadi terapi shock kepada produsen yang melakukan penyelewengan,” imbuhnya.
Pemerintah dan kepolisian harus bergerak cepat mengusut penjualan Minyakkita yang tak sesuai takaran. Semua pihak yang terlibat harus segera ditangkap.
“Harus cari tahu kenapa bisa terjadi perbedaan antara jumlah yang tertera dengan isinya. Kepolisian juga harus tahu sudah sejak kapan penipuan ini dilakukan. Bayangkan saja, berapa banyak keuntungan yang diraup oleh produsen dengan adanya penipuan ini,” kata Nasim.
Ia juga mempertanyakan pengawasan terhadap isi dan kualitas Minyakita. Seharusnya ada pengawasan dan evaluasi berkala untuk minyak goreng kemasan yang merupakan subsidi pemerintah kepada masyarakat. “Kalau sudah ada penyelewenangan seperti ini, siapa yang akan bertanggung jawab? Padahal kalau ada evaluasi atau pengawasan, penipuan ini bisa dicegah,” ujarnya.
Untuk mencegah terjadinya penyelewengan distribusi dan penjualan Minyakita, Nasim meminta pemerintah memperketat jalur distribusi penjualan. Pengetatan jalur distribusi ini menurutnya harus dilakukan agar harga Minyakita stabil sesuai HET dan juga tidak ada penyelewenangan.
“Minyakkita ini adalah salah satu solusi untuk memastikan kebutuhan masyarakat menengah bawah terpenuhi. Kalau terus dipermainkan dan diselewengkan seperti ini bisa memicu ketidakpercayaan publik kepada pemerintah,” pungkasnya. (E-3)
