PIP Salurkan Pembiayaan Rp3,97 Triliun Hingga Juni 2025

Ilustrasi(Antara)

Sebanyak Rp3,97 triliun pembiayaan telah disalurkan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada semester I 2025. Dana pembiayaan tersebut disalurkan kepada 745.653 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Adapun pada tahun ini PIP menargetkan penyaluran pembiayaan senilai Rp9,47 triliun kepada 1,47 juta debitur. "Jumlah total targetnya Rp 9,475 triliun, (sekarang) baru Rp3,79 triliun. Total debitur dari target 745 ribu, tapi untuk setahun itu 1,47 juta," ujar Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi PIP Mas Soeharto dalam taklimat media di NTT, Kamis (10/7).

Sejak berdiri pada 2017, lanjutnya, PIP telah menyalurkan pembiayaan kepada 12,5 juta pelaku UMKM dengan total nilai Rp50,4 triliun. Penyaluran tersebut telah menyentuh 510 kabupaten/kota yang debiturnya mayoritas merupakan perempuan, yakni 96% dari total penerima manfaat.

Pulau Jawa mendominasi penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh PIP. Tercatat nilai pembiayaan yang telah disalurkan di wilayah tersebut mencapai Rp29,9 triliun kepada 7,83 juta debitur, setara 62,3% dari total penerima manfaat.

Soeharto menuturkan, penyaluran pembiayaan ultramikro (UMi) di Sumatra mencapai Rp12,7 triliun kepada 2.885.274 debitur atau 22,9%, Kalimantan senilai Rp1,1 triliun kepada 286.185 debitur atau 2,2%, Sulawesi Rp3,4 triliun kepada 813.072 debitur atau 6,5%.

Lalu untuk Bali Nusra mencapai Rp2,8 triliun kepada 707.122 debitur atau 5,6%. Kemudian Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat sebesar Rp214,3 miliar kepada 47.253 debitur atau 0,37%.

Program UMi merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk memberikan dukungan pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memiliki akses terhadap layanan perbankan (unbankable). Program tersebut memberikan fasilitas pinjaman modal kerja dengan plafon maksimal hingga Rp20 juta per debitur, yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha.

Penyaluran dana UMi dilakukan melalui dua skema, yaitu pola pembiayaan berkelompok maupun pembiayaan individual, dengan memanfaatkan jaringan lembaga keuangan penyalur yang telah ditunjuk.

Adapun lembaga-lembaga yang berperan sebagai penyalur pembiayaan UMi antara lain PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura (BAV), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.

Dari ketiganya, Pegadaian dan PNM bertindak sebagai penyalur langsung kepada para debitur, sementara BAV menyalurkan dana melalui skema kerja sama linkage dengan berbagai Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS), serta Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi.

"Dananya paling banyak disalurkan oleh PNM penyalur PIP, nomor kedua dari BAP, selanjutnya Pegadaian. Semoga dengan sosialisasi-sosialisasi ini, nanti cukup banyak juga di NTT LKBB yang mengajukan," terang Soeharto.

Dukung MBG

Lebih lanjut, PIP turut terlibat mendukung program prioritas pemerintah berupa Makan Bergizi Gratis (MBG). Itu dilakukan melalui kerja sama yang telah dilakukan bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Hingga tengah tahun ini, setidaknya 100 titik dapur atau Sentra Produksi Bahan Gizi (SPBG) telah berdiri di sejumlah wilayah perbatasan.

PIP, sebut Soeharto, juga ingin memastikan usaha kecil yang didukung bisa berkembang berkelanjutan dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Karenanya, PIP membuat skema pembiayaan UMi Pro yang bisa menjangkau pembiayaan hingga Rp100 juta.

"UMI Pro ini yang pertama kita membiayai pada debitur-debitur yang berkelompok membangun SPBG untuk MBG yang termasuk program prioritas pemerintah," pungkasnya. (E-3)