Ignasius Jonan(Dok.Antara)
MANTAN Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, menegaskan bahwa pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto selama dua jam di Istana Kepresidenan, Jakarta, tidak membahas proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Dikutip dari Antara, Jonan menyampaikan bahwa agenda pertemuan pada Senin tersebut murni berupa dialog dan tukar pikiran mengenai sejumlah program pemerintahan yang dijalankan Presiden Prabowo, bukan membahas isu teknis transportasi.
“Saya nggak tahu ya, soal Whoosh sih beliau nggak tanya ke saya pandangannya apa, nggak,” kata Jonan saat ditanya topik pembahasan terkait kereta cepat atau whoosh kepada wartawan, Senin (3/11).
Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak diminta memberikan masukan terkait wacana perpanjangan jalur kereta cepat hingga Surabaya.
“Nggak ada, saya sudah pensiun, saya nggak akan menyampaikan pendapat lah,” kata Jonan.
Meski tidak terlibat dalam diskusi teknis soal proyek tersebut, Jonan tetap memberi apresiasi terhadap inovasi transportasi yang dikembangkan pemerintah.
“Saya pikir, mestinya beliau pasti punya kebijakan sendiri mengenai ini. Whoos sendiri secara operasional bagus. Soal pengelolaannya bagaimana, hutangnya bagaimana, mungkin boleh tanya sendiri ke Presiden, karena tadi nggak dibahas,” ujarnya.
Pemerintah tengah menyoroti polemik pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. Pada hari yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga bertemu Presiden Prabowo di Istana untuk melaporkan perkembangan sektor infrastruktur, termasuk persoalan utang proyek kereta cepat.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah membahas isu utang proyek tersebut dalam rapat terbatas bersama jajaran ekonomi, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan CEO Danantara, Rosan Roeslani.
Dalam rapat itu, Presiden meminta tim ekonominya menyiapkan sejumlah opsi penyelesaian, seperti perpanjangan tenor pinjaman atau skema pembayaran alternatif, agar tidak menimbulkan gejolak ekonomi. (Ant/P-4)
