3 hours ago
1
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.(Dok. MI)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung membantah soal rumah sakit di Jakarta menolak warga Baduy bernama Repan yang menjadi korban begal di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat diduga karena tidak memiliki KTP. Menurutnya ada kendala bahasa saat proses komunikasi.
"Jadi, untuk warga Baduy, tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil Kepala Dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini, eh, mungkin bahasanya tidak ini sehingga ada hambatan itu," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (6/11).
Ia menjelaskan, seluruh RS Jakarta tidak melarang kondisi darurat. Bahkan, ia sudah memerintahkan langsung Kepala Dinas Ani Ruspitawati yang langsung turun ke lapangan untuk mengecek.
"Tetapi, yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit. Bahkan, Kepala Dinas, Bu Ani sendiri, akhirnya turun ke lapangan untuk mengecek itu. Jadi sama sekali itu enggak benar, ya," tambahnya.
Ia menegaskan semua layanan kesehatan baik milik Pemprov DKI maupun tidak menjadi tanggungjawab pemerintah daerah (Pemda).
"Ya, mau maupun milik Pemprov atau enggak, saya sudah minta sama Bu Ani, udah, semuanya tanggung jawab Pemda," ucapnya.
Sebelumnya, seorang warga Baduy Dalam bernama Repan menjadi korban pencurian dengan kekerasan. Korban mengalami kehilangan uang Rp3 juta dan 10 botol madu dagangannya.
Adapun peristiwa yang menimpa Repan itu terjadi di kawasan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Minggu (26/10) dan sempat viral di media sosial.
Ironinya, Repan yang menjadi korban justru tak mendapatkan pelayanan oleh salah satu rumah sakit di kawasan tersebut karena tidak memiliki KTP. (H-3)
