Komunitas Ingatkan DPR agar Perhatikan Profesi Sopir selain Ojol

Ainun Masruro, perwakilan RBPI menyampaikan aspirasi pada DPR(Dok RBPI)

GABUNGAN dari belasan komunitas sopir yang tergabung dalam Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) pada Rabu( 21/5) hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI,di Gedung DPR/ MPR  Senayan,Jakarta.

Komisi V menggelar rapat yang mengundang puluhan organisasi pengemudi online sebagi bentuk respons atas maraknya demonstrasi dan protes yang dilakukan oleh ojol belakangan ini.

Di tengah-tengah rapat dengar pendapat tersebut, Ainun Masruro, perwakilan RBPI menyampaikan aspirasi agar DPR tidak hanya menyorot driver ojol, melainkan juga pengemudi sub-sektor lainnya.

"Sopir atau pengemudi itu bukan hanya ojol. Memang saya sendiri sehari-hari bekerja sebagai ojol. Tetapi kawan-kawan kami yang bekerja di sektor lain juga butuh perhatian dan perlindungan dari pemerintah," ujar Ainun yang sudah lebih dari 6 tahun menjadi driver ojol roda dua.

"Sopir ekspedisi, sopir angkutan, sopir perkebunan, sopir pertambangan, sopir pribadi, dan yang lainnya mayoritas adalah pekerja informal. Kenapa DPR dan pemerintah hanya membicarakan ojol saja? Ini agenda apa?" lanjut Ainun.

Ibu rumah tangga yang sehari-hari bekerja penuh waktu sebagai pengemudi ojol tersebut berharap pemerintah dan DPR memperhatikan nasib pengemudi lain di luar ojol.

"Anggota kami lebih beragam, bukan saja driver online. Misalnya, meskipun mereka menjadi sopir ekspedisi, angkutan umum, angkutan barang, atau angkutan perkebunan, sebagian besar pekerja informal dan tidak punya BPJS Ketenagakerjaan. Hampir tiap hari anggota kami mengalami resiko kecelakaan. Selama ini sebagian besar kami membayar iuran mandiri BPJS. Harusnya negata menggratiskan iuran BPJS Ketenagakerjaan kami," tambah Ainun.

Sopir ojol perempuan yang beroperasi di bilangan Jakarta Barat tersebut ,berharap DPR dan pemerintah bisa lebih arif dalam membuat kebijakan.

"Jangan hanya ingin populer padahal ada agenda lain yang kami tidak pernah tahu. Negara harus hadir secara konkrit. Negara harus alokasikan APBN untuk BPJS kami. Jangan hanya menyalahkan kami atau industri transportasi tetapi pemerintah sesungguhnya tidak melakukan apa-apa," pungkas Ainun. (H-2)