Komunikasi Publik Pemerintah dalam Menjaga Legitimasi

Ilustrasi.(Freepik)

KOMUNIKASI publik pemerintah kini memegang peran sangat vital dalam menjaga legitimasi dan kepercayaan masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Para insan government public relations (GPR) tidak hanya dituntut sebagai penyampai informasi kebijakan, tetapi juga sebagai pengelola persepsi publik yang mampu menumbuhkan digital trust atau kepercayaan digital. 

"Tanpa ada kepercayaan ini, program pemerintah akan sulit memperoleh dukungan masyarakat," ujar Founder GPR Institute, Prof. Dr. Widodo Muktiyo, dalam keterangan resmi, Kamis (6/11).

Direktur GPR Institute, Arief Munajad, menambahkan, di era disrupsi digital saat ini, GPR dituntut bertransformasi dari sekadar penyampai informasi menjadi fasilitator komunikasi publik yang interaktif, adaptif, dan berbasis data. Untuk mendorong hal itu, pihaknya menggelar 5th GPR Forum & Awarding Ceremony meliputi 5th TOP GPR Award 2025, 3rd TOP Figure Award 2025, dan 3rd TOP GPR Leader 2025 yang berlangsung di Jakarta, Selasa (4/11).

Menteri Agama Nasaruddin Umar meraih Top GPR Figure Award 2025. Ia menegaskan bahwa prestasi ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Kementerian Agama dalam membangun komunikasi publik yang terbuka, cepat, dan berorientasi pelayanan.

"Penghargaan ini bukan untuk saya pribadi, tetapi untuk seluruh tim Kementerian Agama. Tidak ada superman. Yang ada adalah super-team," tegas Menag.

Menag juga menyoroti pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam komunikasi publik di tengah era digital dan keterbukaan informasi. Ia menekankan bahwa Kemenag tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengatur urusan keagamaan, tetapi juga harus menjadi contoh dalam transparansi, membangun kepercayaan publik, dan menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. (I-2)