1 month ago
23
Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana.(MI/BENNY BASTIANDY)
ANGKA kasus prevalensi stunting (tengkes) di Kota Sukabumi, Jawa Barat, cenderung turun. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2024, kasus prevalensi stunting turun menjadi 19,7%.
Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menyebutkan turunnya angka stunting mengindikasikan implementasi aksi konvergensi berjalan sesuai rencana. Pada 2023, berdasarkan data hasil SSGI, angka prevalensi stunting di Kota Sukabumi sebesar 26,9%.
"Alhamdulillah, pada 2024 kemudian turun menjadi 19,7%," kata Bobby, Senin (18/8).
Di Kota Sukabumi telah terbentu Tim Pencegahan dan Penurunan Stunting
(TPPS) yang merupakan turunan dari TPPS di tingkat Jawa Barat. TPPS ini yang melaksanakan 8 aksi konvergensi stunting.
Bobby menyakini, dengan komitmen dan keseriusan dari berbagai pihak yang terlibat, angka prevalensi stunting bisa terus turun secara bertahap. Sasaran prioritasnya meningkatnya kolaborasi penanganan stunting serta pemanfaatan satu data sasaran intervensi dan spesifik.
"Termasuk meningkatkan pendampingan penanganan dan pencegahan kasus baru stunting," tegasnya.
Berbagai langkah sudah dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi untuk menurunkan angka prevalensi stunting. Di antaranya mengalokasikan 60% Dana Kelurahan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penanggulangan stunting.
"Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pertemuan, sosialisasi, dan edukasi terkait stunting kepada masyarakat serta keluarga risiko stunting. Sementara untuk kegiatan fisiknya antara lain membangun sarana prasarana bagi masyarakat seperti sanitasi dan MCK," kata Bobby.
Keberhasilan penanganan stunting membutuhkan kerja sama semua elemen yang tergabung pada Pentahelix. Penanganannya melibatkan Baznas Kota Sukabumi, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Sukabumi, Setukpa Lemdiklat Polri, dan beberapa perguruan tinggi.
Bobby menuturkan, tahun ini Pemerintah Kota Sukabumi mengalokasikan anggaran sebesar Rp75.397.148.426 yang digunakan untuk 72 subkegiatan. Anggarannya dialokasikan untuk 12 perangkat daerah dan 7 kecamatan.
"Komposisi anggarannya terbagi untuk intervensi sensitif sebesar 89,24%, intervensi spesifik sebesar 10,11%, dan kegiatan koordinasi, publikasi, serta monitoring dan evaluasi sebesar 0,65%," pungkasnya.
