4 hours ago
3
Ilustrasi: Sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta(MI/Susanto)
GURU Besar Hukum Konstitusi Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor Andi Asrun menyoroti dugaan janji memberikan bantuan untuk rumah ibadah yang terungkap dalam sidang gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Banggai 2024 di Mahkamah Konsentitusi (MK). Menurutnya, janji memberikan bantuan pada tahapan pilkada oleh petahana dinilai sebagai pelanggaran serius.
Dalam sidang yang digelar Selasa (29/4), Hakim Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan sumbangan Rp100 juta yang diumumkan dari paslon nomor urut 1, Amirudin dan Furqanuddin Masulili.
"Perbuatan menjanjikan atau memberikan uang 100juta dan telah menjadikan tempat ibadah sebagai tempat kampanye merupakan pelanggaran serius dari UU Pikada apalagi terdapat video yang beredar dan menjadi bukti bahwa Pelaku adalah merupakan tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 01, Aminudin dan Furganuddin Masulili," kata Andi melalui keterangan tertulis, Rabu (30/4)
Andi menjelaskan perbuatan tersebut mengandung unsur pidana. Berdasarkan Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pelaku terancam hukuman penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan.
"Dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)," ungkap dia.
Dalam perkara-perkara politik uang, apalagi yang dilakukan oleh Tim Paslon, seharusnya mendapatkan perhatian serius dari penegak hukum. Sebab, berpotensi berdampak terhadap status calon, yaitu diskualifikasi.
Andi berharap Mahkamah Konstitusi menggali lebih dalam dugaan pelanggaran tersebut. Apalagi, perkara PSU Kabupaten Banggai yang merupakan hasil koreksi terhadap pelaksanaan
Pilkada sebelumnya diputus oleh MK. (P-4)
