2 weeks ago
16
Ilustrasi(Antara)
ASPEK politik dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) disebut menjadi daya ungkit pemasaran yang positif. Sebab dinamika yang timbul mendorong lahirnya diskursus dan membuat banyak pihak, terutama potensial investor melihat lebih jauh perihal IKN.
Hal itu diungkapkan oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono di sesi panel kegiatan Penjajakan Minat Pasar KPBU IKN di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (24/2).
"Jadi kalau boleh saya katakan, ini berdampak positif terhadap proyek IKN. Ingat waktu pilpres tahun lalu, hampir semua calon bicara soal ibu kota, dan orang-orang bertanya apakah proyek ini akan tetap jalan. Dan memang, proyek ini tetap jalan meskipun kita sudah punya presiden baru," ujarnya.
Soal politik anggaran, seperti yang dilakukan pemerintah saat ini, misalnya, juga melahirkan diskursus mengenai kelanjutan IKN. Nyatanya, efisiensi atau realokasi anggaran yang dilakukan tak menghambat pembangunan IKN, tetapi justru muncul dorongan untuk mempercepat pembangunannya.
Itu dibuktikan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar APBN mengalokasikan dana senilai Rp48,8 triliun untuk membangun IKN di tahap dua (2025-2028). "Jadi akan selalu ada diskusi politik tentang proyek, tetapi ini justru akan membuat proyek menjadi semakin menarik untuk dibicarakan, memiliki dampak pemasaran yang lebih besar," tutur Agung.
Sementara itu Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jendeal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Riko Amir mengatakan, pembangunan IKN dilakukan dengan beberapa skema. Selain bersumber dari APBN, penggarapan proyek dapat dilakukan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Dia mengatakan, melalui skema KPBU, penanam modal dapat berinvestasi dengan nyaman pada proyek di IKN. Itu karena di dalamya terdapat skema berbagi risiko yang menekan kerugian pada investor.
"Setelah perjanjian KPBU disetujui dan diberlakukan oleh kedua belah pihak, dalam perjanjian tersebut juga terdapat kompensasi jika para pihak, salah satu pihak, tidak memenuhi janjinya pada perjanjian KPBU, menurut saya itu bagian terbaik dari KPBU, yaitu skema pembagian risiko antara lembaga kontrak pemerintah dan perusahaan proyek, sebagai investor," terangnya.
Hal itu diamini oleh Direktur Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Andre Permana. Dia mengatakan pembagian risiko itu dilakukan salah satunya dengan penjaminan terhadap proyek yang digarap oleh investor melalui skema KPBU. Sedianya itu menjadi bagian dari mitigasi jika dikemudian hari terdapat hambatan atau gangguan pada jalannya proyek.
"Ini sebenarnya adalah manajemen risiko proaktif, karena kami tidak hanya menunggu dan tidak memantau profil risiko di seluruh fase, kami memiliki apa yang kami sebut sebagai komite pemantauan bersama setelah kami menandatangani proyek. Jadi ini berlaku efektif hingga masa jaminan kami berakhir, yaitu pada tahap operasi," jelasnya.
Penjelasan mengenai politik dan keamanan dalam skema KPBU itu disampaikan dalam menanggapi pertanyaan calon investor. Dalam kesempatan panel itu, Senior Executive Investment dan Portofolio Manager di JTA International Investment Holding Qatar Ali Haji mempertanyakan mengenai dampak dinamika politik dan keamanan investasi dalam skema KPBU yang ditawarkan pemerintah.
Pada dinamika politik, Ali mempertanyakan perihal keberlanjutan dan keamanan proyek di IKN. "Kita sebagai investor asing, kita menginginkan keselamatan dan keamanan kita serta perlindungan terhadap uang kita yang masuk ke ibu kota baru ini," tuturnya.
Sementara pada aspek keamanan investasi dalam skema KPBU, Ali mempertanyakan sedalam apa skema berbagi risiko yang ditawarkan pemerintah. Dia juga mempertanyakan bagaimana bila nantinya ada perubahan di tengah jalan dan tak sesuai dengan perjanjian awal.
"Apa jaminannya untuk KPBU, khususnya bahwa kita bisa mengatakan bahwa itu bisa mengamankan investasi dalam manajemen krisis, bukan dalam manajemen risiko, karena manajemen risiko adalah sesuatu yang kita lakukan sepanjang waktu, tetapi untuk manajemen krisis, misalnya," kata Ali. (Mir/I-1)
