18 hours ago
6
Ilustrasi.(MI)
KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) Jose Rizal menilai strategi kebijakan ekonomi pemerintah yang saat ini fokus pada pemotongan anggaran kementerian dan peningkatan penerimaan pajak perlu dievaluasi. Menurutnya, pendekatan tersebut kurang tepat dalam kondisi ekonomi saat ini.
“Kebijakan ini memang bisa memberi ruang fiskal dan mengurangi defisit, tapi pemerintah lupa bahwa ada efek domino yang ditimbulkan,” ujar Jose dalam keterangan pers pada 11 Mei.
Ia menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran kementerian berdampak langsung pada turunnya belanja pemerintah yang selama ini menopang sektor-sektor seperti perhotelan, kuliner, dan industri pendukung lainnya. “Kalau anggaran dipotong, kinerja ASN pun ikut terdampak. Bagaimana mereka bisa menjalankan program jika dananya tidak ada?” tambahnya.
Sebabkan Ekonomi Melambat?
Jose menilai kebijakan fiskal saat ini justru menjadi penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi. Ia menyarankan agar pemerintah lebih mengedepankan reformasi struktural dibanding sekadar penghematan anggaran.
“Kita lihat ada kejanggalan: kabinet diperbesar, tapi anggaran justru dipangkas. Logika ini membingungkan. Saya memang bukan ekonom, tapi tetap saja rasanya tidak masuk akal,” ujarnya.
Perlu Reformasi Birokrasi?
Menurut Jose, seharusnya fokus pemerintah adalah reformasi birokrasi guna mengurangi kebocoran anggaran, memperbaiki efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta mencegah korupsi. Restrukturisasi utang juga menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan.
“Kalaupun harus ada pemangkasan, harus dilakukan secara selektif—hanya pada pos anggaran yang benar-benar tidak efektif,” tegasnya.
Pilar Ketahanan Ekonomi
Jose juga menyoroti pentingnya peran UMKM dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Ia menilai bahwa dalam setiap krisis, UMKM selalu menjadi penyelamat ekonomi.
“Ketika perusahaan besar gulung tikar dan PHK masif terjadi, UMKM tetap bertahan. Mereka punya daya adaptasi yang luar biasa,” jelasnya.
Sayangnya, menurut Jose, pemerintah kurang memberi perhatian serius pada UMKM di masa normal. “Insentif untuk UMKM setengah hati. Pemerintah sering bicara soal kredit, tapi syarat dari lembaga keuangan sulit dipenuhi pelaku UMKM. Kredit tetap lebih banyak mengalir ke perusahaan besar," ujarnya.
Perlu Ditinjau Ulang?
Ia mendorong pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan ekonomi yang ada, termasuk kebijakan sosial. “Bansos tidak salah, tapi insentif langsung ke UMKM jauh lebih efektif. Di Asprindo, kami mengembangkan konsep Kampung Industri sebagai bentuk pemberdayaan, memberi kail bukan ikan.”
Jose juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, khususnya dalam peningkatan kompetensi SDM.
“Yang terpenting, pemerintah harus segera mengevaluasi seluruh kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan moneter. Kita perlu menjaga stabilitas inflasi agar tidak terjerumus lebih dalam. Kalau kebijakan yang sekarang tetap dipertahankan, saya rasa target pertumbuhan ekonomi 8% sulit tercapai,” tutupnya. (Cah/P-3)
