3 weeks ago
20
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, mengumumkan pemilu federal akan digelar pada 3 Mei 2025.(Media Sosial X)
AUSTRALIA akan menggelar pemilu federal pada 3 Mei. Perdana Menteri Anthony Albanese, yang Partai Buruhnya akan mempertahankan mayoritas tipis, mengumumkan tanggal tersebut setelah bertemu dengan Gubernur Jenderal di ibu kota, Canberra.
Jajak pendapat menunjukkan persaingan ketat antara dua partai utama di negara itu, dengan kemungkinan salah satu pihak harus bekerja sama dengan anggota parlemen independen atau partai-partai kecil untuk membentuk pemerintahan berikutnya.
Kampanye ini diperkirakan akan didominasi isu-isu biaya hidup. Partai Buruh berjuang untuk menghindari menjadi pemerintahan satu periode pertama yang kalah dalam hampir satu abad.
Dalam konferensi pers Jumat pagi, Albanese menegaskan kembali janjinya untuk menangani biaya hidup—dengan rencana yang telah ia umumkan sebelumnya, seperti menyediakan lebih banyak layanan dokter gratis dan pemotongan pajak kecil. Ia juga mengatakan memilih rivalnya, Peter Dutton, akan menjadi langkah mundur bagi negara.
“Butuh lebih dari tiga tahun untuk memperbaiki kekacauan selama 10 tahun,” katanya, merujuk pada pemerintahan koalisi sebelumnya yang dikalahkannya pada 2022.
Ia menegaskan pilihan pemilih kali ini sangat penting dan jelas: “Pemilu ini adalah pilihan antara rencana Partai Buruh untuk terus membangun atau janji Peter Dutton untuk melakukan pemotongan.”
Namun, pemimpin oposisi berpendapat pemerintahan Albanese gagal meningkatkan kehidupan warga Australia. Partainya memiliki solusi yang lebih baik.
Dutton diperkirakan akan berbicara pada Jumat sore, tetapi ia sebelumnya menjanjikan akan “mengembalikan Australia ke jalur yang benar” dan memperbaiki ekonomi dengan memangkas birokrasi pemerintah, menurunkan harga bahan bakar, serta meningkatkan keamanan energi Australia.
Harga rumah dan bahan makanan menjadi perhatian utama pemilih, begitu pula akses terhadap layanan kesehatan. Selain itu, kekhawatiran tentang imigrasi yang mencapai rekor tertinggi dan peningkatan kejahatan juga meningkat secara signifikan. Aksi iklim masih tetap penting bagi banyak warga Australia.
Politik di Australia secara tradisional didominasi Partai Buruh dan koalisi Liberal-Nasional. Salah satu partai harus memenangkan setidaknya 76 dari 150 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk pemerintahan mayoritas.
Sebagai salah satu politisi terlama di negara itu, Albanese berkuasa pada 2022 setelah periode ketidakstabilan politik yang panjang, di mana Australia mengganti pemimpin enam kali dalam delapan tahun. Ia berjanji membawa persatuan dan integritas serta berkomitmen untuk “mengakhiri perang iklim.”
Pemerintah Albanese menetapkan target pemotongan emisi yang lebih ambisius dalam undang-undang dan memperkenalkan mekanisme yang bertindak sebagai batas emisi karbon bagi perusahaan penyumbang emisi terbesar di negara itu.
Namun, tujuan utama Albanese untuk memberikan pengakuan konstitusional kepada masyarakat Aborigin dan Torres Strait Islander serta membentuk badan penasihat parlemen bagi mereka gagal dalam referendum pada 2023.
Ia juga menghadapi tekanan akibat kondisi ekonomi global yang memperburuk krisis biaya hidup di Australia—dan telah berkontribusi terhadap kejatuhan beberapa pemerintahan petahana di seluruh dunia dalam setahun terakhir.
Tahun lalu, ia mendapat kritik setelah terungkap bahwa ia membeli rumah tebing seharga A$4,3 juta (sekitar Rp45 miliar) di tengah krisis perumahan nasional.
Australia belum pernah menggulingkan pemerintahan setelah hanya satu periode sejak 1931.
Dutton memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di parlemen, dengan banyak waktu dihabiskan sebagai menteri senior yang menangani portofolio penting seperti kesehatan, imigrasi, pertahanan, dan urusan dalam negeri.
Ia dikenal sebagai tokoh konservatif garis keras yang paling terkenal karena mengawasi kebijakan kontroversial Australia terhadap pencari suaka, serta perannya dalam kejatuhan mantan Perdana Menteri Malcolm Turnbull.
Dutton juga membangun citra sebagai “pejuang budaya” dengan menentang pernikahan sesama jenis, inisiatif keberagaman dan inklusi, serta referendum Voice to Parliament. Namun, belakangan ini ia mencoba mengubah citra publiknya yang keras, dengan mengatakan bahwa hal itu tidak sepenuhnya mencerminkan dirinya yang sebenarnya. (BBC/Z-2)
