5 hours ago
1
SEBANYAK 1.213 ekor sapi perah bunting resmi tiba di Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap, Jawa Tengah.
Kedatangan ini menandai langkah konkret pemerintah dalam memperkuat kemitraan antara sektor swasta dan peternak rakyat, sekaligus mempercepat pembangunan industri sapi perah nasional yang mandiri, modern, dan berkelanjutan.
Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian, Makmun, menegaskan bahwa pemasukan sapi tersebut bukan sekadar aktivitas impor, melainkan bagian dari investasi strategis jangka panjang yang selaras dengan skema kemitraan peternak.
Menurutnya, ini adalah bukti nyata bahwa investasi di sektor peternakan semakin berpihak pada rakyat.
Pemerintah tidak hanya membuka pasar, tetapi juga membangun fondasi industri susu nasional yang kokoh dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan peternak.
Dari jumlah total yang masuk, 1.013 ekor sapi perah bunting merupakan hasil pengiriman bersama antara 62 perusahaan dengan PT Global Dairy Alami (GDA).
Sementara 200 ekor lainnya didatangkan oleh PT Lunar Chemplast. Seluruh sapi tiba dalam kondisi bunting dengan usia kehamilan antara dua hingga lima bulan.
Setelah melalui tahap karantina, ternak tersebut akan didistribusikan ke koperasi-koperasi peternak di berbagai daerah, termasuk KAN Jabung di Malang, Koperasi Larasati di Kuningan, KPBS Pangalengan, Chibugary di Jakarta Timur, serta kawasan Kunak di Bogor.
Data Kementerian Pertanian hingga 13 Mei 2025 mencatat bahwa total sapi yang masuk ke Indonesia melalui skema investasi peternakan telah mencapai 16.454 ekor.
Dari jumlah itu, 9.736 ekor merupakan sapi perah, termasuk 2.256 pedet betina, dan 6.718 ekor lainnya merupakan sapi pedaging.
Seluruhnya berasal dari 38 pelaku usaha yang telah memanfaatkan fasilitas dan insentif investasi peternakan nasional.
Pemerintah memastikan seluruh pemasukan ternak dilakukan sesuai protokol kesehatan dan teknis karantina yang ketat.
Tujuannya tidak hanya menjamin kesehatan hewan, tetapi juga mencegah masuknya penyakit hewan menular strategis ke wilayah Indonesia.
Makmun menegaskan bahwa sistem pengawasan diterapkan secara ketat dan berlapis di setiap titik pengawasan.
Sokhib, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan bahwa penerapan pendekatan pre-border dalam sistem karantina nasional telah meningkatkan efisiensi proses pemasukan.
Proses di tahap in-border dan post-border kini berjalan lebih cepat tanpa mengabaikan standar perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019.
Dukungan terhadap distribusi ternak juga datang dari sektor logistik. PT Pelindo Multi Terminal menyatakan bahwa infrastruktur Pelabuhan Tanjung Intan sudah sepenuhnya siap untuk mendukung arus ternak hidup secara efisien.
Jalur pelayaran dari Australia ke selatan Jawa juga dinilai lebih strategis dan ekonomis, sejalan dengan misi besar pemerintah untuk mencapai swasembada pangan.
Kementerian Pertanian juga mengundang investor untuk berpartisipasi dalam pengembangan subsektor peternakan, khususnya sapi perah dan sapi pedaging.
Pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif menarik yang mencakup dukungan fiskal seperti tax allowance, investment allowance, dan pemotongan pajak.
Selain itu, insentif nonfiskal berupa fasilitasi lahan, kemudahan perizinan, dan asistensi teknis juga turut disediakan untuk mempercepat realisasi investasi.
Makmun menutup pernyataannya dengan ajakan terbuka kepada pelaku usaha.
Menurutnya, ini adalah saat yang tepat untuk mengambil bagian dalam membangun kedaulatan pangan nasional demi mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 yang tangguh dan berdaulat secara ekonomi. (Z-10)
