12 hours ago
2
Salah satu kolam retensi yang ada di Kota Bandung.(Dok. Diskominfo Kota Bandung)
UPAYA Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, untuk mengendalikan banjir melalui pembangunan kolam retensi menghadapi tantangan besar. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa proyek vital ini terbentur oleh dua masalah utama.
Pertama adalah keterbatasan lahan dan belum tuntasnya status Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di sejumlah kawasan perumahan.
“Ini tantangan yang dihadapi dalam upaya mengendalikan banjir melalui pembangunan kolam retensi, jadi inilah kendala utama proyek pembangunanya. Diakui memang lahan untuk pembangunan kolam rentensi tergolong sangat terbatas. Dari sejumlah titik yang telah diidentifikasi, sebagian besar masih terkendala status hukum lahan dan kesepakatan antarwarga yang belum terselesaikan. Kondisi ini membuat rencana pembangunan harus menunggu proses penyelesaian administratif sebelum bisa dilaksanakan,” ungkap Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kemarin.
Farhan mencontohkan kasus di kawasan Perumahan Cempaka Arum, di mana pembangunan kolam retensi terpaksa tertunda karena PSU di kawasan tersebut belum diserahkan kepada pemerintah. Proses penyerahan itu terhambat oleh kesepakatan warga yang belum mencapai titik temu.
“Saya sudah cek ke Cempaka Arum, kolam rentensi di sana tidak bisa dibangun karena PSU-nya belum selesai. PSU belum selesai karena terkunci oleh kesepakatan warga. Kini kami fokus menyelesaikan satu per satu persoalan lahan secara langsung di lapangan,” tuturnya.
Farhan menambahkan, pendekatan yang dilakukan tidak sekadar administratif, tetapi juga melalui mediasi sosial agar warga memahami urgensi pembangunan kolam retensi sebagai bagian dari mitigasi banjir kota.
“Semalam saya urai dulu kesepakatan warga. Setelah tercapai, baru diurus penyerahan PSU-nya. Ketika PSU sudah diserahkan, baru kita bisa membangun kolam retensi di jalur hijau perumahan tersebut,” bebernya.
Menurut Farhan, penanganan masalah lahan tidak dapat dilakukan secara cepat karena setiap titik memiliki karakteristik dan persoalan hukum yang berbeda. Bahkan, satu masalah lahan bisa memakan waktu berjam-jam untuk diselesaikan secara tuntas.
Kini masalah lahan di Kota Bandung sedang dibereskan satu per satu. Meski dihadapkan pada berbagai hambatan, Pemkot memastikan tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan kolam retensi sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi potensi genangan dan banjir di wilayah perkotaan.
“Keberadaan kolam rentensi sangat penting dalam menjaga stabilitas tata air dan kapasitas drainase perkotaan yang kini mulai terbebani akibat pertumbuhan permukiman dan perubahan tata ruang,” sambungnya.
Koordinasi Lintas Sektor untuk Percepat Penyerahan PSU
Farhan juga menegaskan koordinasi lintas sektor terus dilakukan agar persoalan lahan dan PSU tidak lagi menjadi penghambat utama. Pemerintah berupaya mempercepat proses penyerahan PSU dari pihak pengembang kepada pemerintah agar aset publik dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.
Dengan penyerahan lahan yang jelas, Pemkot bisa langsung bergerak. Setiap kolam retensi yang terbangun akan menjadi bagian dari sistem pengendalian banjir terpadu di Kota Bandung.
“Kami menargetkan agar penyelesaian persoalan lahan dapat dilakukan secara simultan di beberapa titik prioritas, termasuk kawasan permukiman padat dan daerah rawan banjir. Kami menilai keberhasilan pembangunan kolam retensi akan menjadi tolak ukur efektivitas program pengendalian banjir berbasis lingkungan dan kolaboratif yang melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan,” tutupnya. (AN/I-1)
