3 hours ago
3
Tim SAR Bali mengevakuasi jenazah korban banjir.(Dok Timsar Bali)
BANJIR besar yang melanda sejumlah wilayah di Bali, seperti Denpasar, Badung, Gianyar, dan Jembrana pada Rabu (10/9), memunculkan perhatian serius terhadap maraknya alih fungsi lahan sebagai salah satu penyebab utamanya.
Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, mengakui bahwa pembangunan yang tak terkendali turut memperparah dampak bencana tersebut.
“Pasti, pasti ada dampak (pembangunan masif), semuanya ada dampak, cuma kita harus berpikir bagaimana kita mencarikan sebuah solusi,” ujar Giri Prasta usai meninjau posko pengungsian di Denpasar, Kamis (11/9).
Menurutnya, banjir kali ini menjadi momentum evaluasi terhadap arah pembangunan di Bali, yang dinilai semakin mengabaikan daya dukung lingkungan. Alih fungsi lahan dalam beberapa tahun terakhir dianggap memperkecil daya serap air, sehingga hujan ekstrem langsung mengakibatkan banjir di berbagai titik.
"BNPB sudah menyampaikan air hujan yang semestinya turun untuk sebulan, ini turunnya itu hanya satu setengah hari, ini luar biasa memang, tapi kita tidak akan pernah menyalahkan siapa-siapa, mari kita berbenah dan segala sesuatu itu akan kita perbaiki dengan baik," jelasnya.
Merespons hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk memperketat pengawasan dan melakukan pembatasan terhadap alih fungsi lahan.
"Sudah pasti, alih fungsi lahan sudah pasti ada pembatasan," tegas Giri Prasta.
Di tengah status tanggap darurat bencana, pemerintah daerah juga bergerak cepat melakukan mitigasi terhadap potensi perubahan iklim ekstrem. Giri menyebut banjir dipicu oleh fenomena cuaca seperti gelombang Rossby dan Kelvin, yang menyebabkan hujan lebat terjadi meski Bali seharusnya sedang dalam musim kemarau.
Di sisi lain, Giri juga menyampaikan bahwa koordinasi lintas pemerintah terus dilakukan. Pemprov Bali dan Pemkot Denpasar sepakat fokus pada pemulihan, termasuk mengganti kerugian pedagang yang terdampak dari dana APBD provinsi dan kota. Total anggaran penanganan bencana di tingkat provinsi saat ini mencapai Rp40 miliar, dan siap direalokasi bila dibutuhkan.
“Yang kedua, bantuan penanganan pengungsi ditangani oleh Kota Denpasar, serta ada bantuan fasilitas dari BNPB yang datang hari ini, ketiga, bantuan perbaikan jalan dan jembatan yang rusak itu dari APBN,” ujar Giri Prasta.
Penanganan pascabanjir juga menyasar pada pembersihan sampah, penyedotan air yang masih menggenang, terutama di area pasar, serta pencarian korban yang belum ditemukan.
Meski diakui bahwa bencana ini bisa berdampak terhadap sektor pariwisata, Giri tetap optimistis Bali bisa bangkit. Ia menilai respons cepat dan semangat gotong royong masyarakat menjadi kekuatan utama dalam menghadapi situasi ini.
“Saya kira dapat pasti ada (dampak pariwisata) tapi tidak begitu banyak, sekarang kan sudah dilihat oleh masyarakat internasional, terutama wisatawan, bahwa cara penanganan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai ke masyarakatnya sendiri luar biasa gotong royong,” pungkasnya. (Ant/E-4)
