3 weeks ago
10
Ilustrasi(Antara)
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan kontradiksi antara pidato dan tindakan politiknya. Ia menyebut, kebijakan dan langkah presiden di lapangan kerap menegasikan pernyataan yang disampaikan dalam forum publik.
Menurut Ray, inkonsistensi tersebut terlihat dari berbagai keputusan yang justru bertolak belakang dengan semangat yang diusung Prabowo sendiri. Aspek efisiensi dan reformasi birokrasi menjadi salah satu contohnya.
Di satu sisi Prabowo menyerukan penghematan dan efektivitas, namun di sisi lain, praktik bagi-bagi jabatan justru terus meluas. Pelantikan dua wakil menteri dan sejumlah pejabat baru pada Rabu, (8/10) menurut Ray, menjadi bukti teranyar.
"Pelantikan ini membuat Mendagri memiliki tiga wakil menteri dan Menkes dua wakil menteri. Alasannya sangat klasik, Indonesia sangat luas, perlu optimalisasi pelayanan," kata Ray saat dihubungi, Kamis (9/10).
Namun, ia menilai alasan tersebut tak cukup kuat untuk membenarkan kebijakan yang justru berpotensi memboroskan anggaran negara. Ray menyebut langkah itu tidak menunjukkan korelasi yang jelas antara penambahan jabatan dengan penyelesaian masalah yang dihadapi pemerintah.
"Saat ini daerah-daerah mengeluhkan pengurangan TKD, pelaksanaan MBG yang seperti mengabaikan peran pemda, dan sebagainya. Jawabannya malah menambah wamen," ungkapnya.
Lebih jauh, Ray menyoroti rencana pembentukan tim reformasi polisi yang disebut Prabowo, namun di saat bersamaan justru mengangkat kembali perwira polisi yang baru saja purnawirawan. Menurutnya, langkah itu bertentangan dengan semangat reformasi kepolisian yang diusung.
"Padahal, salah satu semangat reformasi polisi itu adalah menempatkan polisi sebagai institusi yang profesional, yang bergerak dan bertugas semata di institusi kepolisian," jelasnya.
Kebijakan-kebijakan semacam itu, imbuh Ray, memperlihatkan belum tuntasnya orientasi kekuasaan di lingkar pemerintahan Prabowo. Ia mengingatkan, inkonsistensi antara kata dan tindakan dapat menurunkan kepercayaan publik.
"Dengan keputusan ini jelas, Presiden Prabowo tak jua selesai membuat kebijakan bagi-bagi kekuasaan. Langkah-langkah seperti ini akan dapat menggerus kepercayaan publik," pungkasnya. (E-3)
