3 hours ago
2
Para petugas yang terlibat dalam pendistribusian 28.000 ton beras.(MI/Yosep Pencawan)
PEMPROV Sumatra Utara mulai mendistribusikan 28.000 ton beras dan bahan pangan lain dengan pengamanan 480 personel aparat melalui Patroli Gabungan Simpatik.
Personel itu juga bertugas menyerahkan bahan pangan langsung kepada masyarakat prasejahtera, seperti pedagang asongan, ojek online, dan pekerja serabutan.
Distribusi bahan pangan tersebut diharapkan meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga komoditas.
"Bantuan ini diharapkan dapat menekan tekanan harga pangan dan menjaga daya beli masyarakat," ungkap Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kamis (11/9).
Sumut tercatat sebagai provinsi dengan kontribusi terbesar terhadap kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Tanah Air. Kenaikan IPH di Sumut mencapai 3,58%, memicu lonjakan harga beberapa komoditas pangan, terutama beras, yang paling signifikan dibandingkan provinsi lain.
Kementerian Dalam Negeri mencatat terdapat 14 provinsi yang berkontribusi pada kenaikan IPH. Sumut memberikan andil terbesar dari jumlah provinsi tersebut, yang menunjukkan peningkatan harga barang dan jasa paling tinggi.
Selain distribusi beras, Pemprov Sumut juga menggelar berbagai pasar murah dan mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Hingga Juni 2025, realisasi APBD Sumut mencapai Rp7,26 triliun atau 54,66% dari total belanja Rp13,29 triliun.
Kenaikan harga bahan pangan memicu inflasi wilayah Sumut mencapai 4,42% secara tahunan (yoy) pada Agustus 2025. Angka itu melonjak dari inflasi Juli yang sebesar 2,25% dan jauh di atas target ideal 2,5%.
Percepatan realisasi anggaran dianggap penting untuk menjaga daya beli masyarakat tidak semakin tertekan. Distribusi beras dan bahan pangan lain merupakan langkah konkret Pemprov Sumut menekan inflasi dan meringankan beban masyarakat prasejahtera. (YP/E-4)
