1 month ago
20
Gerakan donasi Rp1.000/hari diinisiasi oleh Gubernur Jabar.(Dok Diskominfo Jabar)
ANGGOTA Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, mengkritisi gerakan donasi Rp1.000/hari atau gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) yang dicentus Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi.
Ia memandang program itu malah seolah membuat gubernur mencontohkan melakukan pungutan, terutama di sekolah. Kalau ASN pasti akan mengikuti apa yang disampaikan oleh atasannya, yaitu gubernur.
“Tapi, bicara siswa sekolah, setiap ada pungutan apa pun namanya di sekolah itu dilarang, itu tidak boleh. Tapi sekarang gubernur malah mengajarkan bahkan diinstitusionalisasikan, legalkan. Kalau itu bagian dari Rp 1.000 itu bagian dari seolah-olah solidaritas rereongan ada di situ,” tuturnya, Senin (6/10).
Sedangkan Anggota Komisi V DPRD Jabar lainnya, Maulana Yusuf, khawatir setelah dana terkumpul, dengan alasan apa pun, penggunaannya justru melenceng dari tujuan awal. Seperti untuk Abdi Nagari Nganjang ka Warga. Iuran seperti itu di beberapa tempat sudah berjalan.
“Jadi, kesimpulannya, saya menolak adanya program seperti ini. Jangan kotori kesadaran masyarakat dalam berinfak dan bersedekah dengan campur tangan pemerintahan,” tegas Maulana.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, meresmikan Gerakan Rereongan Sapoe Saribu pada 1 Oktober 2025 lalu. Gerakan itu dilegitimasi melalui penerbitan Surat Edaran (SE) bernomor 149/PMD.03.04/KESRA. Imbauan penggalangan dana tersebut disebarkan kepada bupati/wali kota se-Jabar, seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jabar dan Kanwil Kementerian Agama Jabar.
Gerakan tersebut berfokus pada pengumpulan donasi harian sebesar Rp1.000. Sumber kontribusi donasi berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), siswa sekolah, dan masyarakat umum. Dana yang berhasil dihimpun akan didistribusikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan publik, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan hukum. Namun kini gerakan Sapoe Sarebu memunculkan pro dan kontra di Jabar. (AN/E-4)
