4 weeks ago
24
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman.(MI/Lina Herlina)
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) telah resmi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 senilai Rp10,9 triliun kepada DPRD Sulsel.
Pengajuan yang dilakukan langsung Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi ini menargetkan belanja daerah sebesar Rp10,85 triliun dengan fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama infrastruktur dan ketahanan pangan.
Dalam Rapat Paripurna di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel, Senin (6/10), Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman menyerahkan dokumen nota keuangan kepada Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi.
Ia menegaskan komitmennya untuk menjaga efisiensi tanpa mengurangi esensi program prioritas. "Efisiensi bukan berarti pemotongan, tetapi pengalihan anggaran ke hal yang lebih penting," tegas Sudirman.
Rincian anggaran dalam rancangan tersebut adalah Pendapatan Daerah Rp10,9 triliun terdiri dari PAD Rp5,76 triliun dan Transfer Rp5,22 triliun, serta lain-lain Rp8,9 miliar.
Sementara Belanja Daerah Rp10,85 triliun, terdiri atas Belanja Operasional Rp6,24 triliu, Belanja Modal Rp2,6 triliun, Belanja Tak Terduga Rp20 miliar, dan Transfer: Rp1,96 triliun.
Arah kebijakan fiskal 2026 akan berorientasi pada program strategis seperti infrastruktur, pertanian, dan swasembada pangan yang selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappelitbangda Sulsel, Muh Saleh, mengingatkan bahwa angka-angka ini masih bersifat sementara.
“Rancangan yang diajukan ini masih KUA-PPAS awal sebelum ada keputusan resmi dari Kementerian Keuangan. Jadi nanti pasti ada penyesuaian,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menjemput dana proyek strategis nasional ke Sulsel.
Selanjutnya, nota keuangan Raperda APBD Sulsel 2026 akan dibahas lebih mendalam bersama DPRD sebelum disetujui dalam sidang paripurna berikutnya.
