Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/9/2025).(Antara)
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan ada lonjakan konsumsi barang bersubsidi energi. Hingga 31 Agustus 2025, realisasi subsidi dan kompensasi mencapai sekitar Rp218 triliun. Kenaikan ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah Indonesia atau ICP, depresiasi nilai tukar, dan pertumbuhan volume konsumsi barang bersubsidi.
"Data menunjukkan ada peningkatan konsumsi barang bersubsidi," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI secara daring, Selasa (30/9).
Dalam catatan Kemenkeu, realisasi konsumsi barang subsidi bahan bakar minyak (BBM) naik dari 10.284,4 ribu kiloliter (kl) pada 2024 menjadi 10.639,8 ribu kl pada 2025, atau meningkat 3,5%.
Konsumsi elpiji 3 kg meningkat dari 4.744,7 juta kilogram (kg) menjadi 4.917,8 juta kg, naik 3,6%. Jumlah pelanggan listrik bersubsidi bertambah dari 40,9 juta menjadi 42,4 juta pelanggan, atau melonjak 3,8%. Sementara itu, konsumsi pupuk bersubsidi melonjak dari 4,4 juta ton menjadi 5,0 juta ton, atau meningkat 12,1%.
"Kondisi ini mengindikasikan subsidi menjadi instrumen penting untuk menjaga kestabilan harga serta daya beli masyarakat," kata menkeu.
Namun, lanjutnya, peningkatan volume konsumsi barang subsidi memerlukan perhatian agar penyaluran subsidi lebih terkendali dan tepat sasaran.
Dari sisi anggaran, lanjut Purbaya, pagu subsidi dan kompensasi untuk 2025 sebesar Rp498,8 triliun dengan realisasi hingga Agustus mencapai Rp218 triliun, atau sekitar 43,7% dari pagu tersebut.
"Realisasi ini menunjukkan penyaluran subsidi yang berjalan sesuai dengan target anggaran, meski pengawasan dan evaluasi tetap diperlukan untuk penyempurnaan efektivitas ke depan," imbuhnya.
Di tahun ini, subsidi untuk solar, minyak tanah, dan elpiji 3 kg tetap dilanjutkan dengan fokus pada ketepatan sasaran.
"Transformasi subsidi elpiji berbasis teknologi juga terus digulirkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh yang berhak," tegas menkeu.
Untuk subsidi listrik tahun ini diarahkan untuk golongan masyarakat miskin dan rentan sebagai wujud keadilan sosial dalam akses energi. Penyesuaian tarif bagi pelanggan dan subsidi dilakukan secara berhati-hati, kata Purbaya, mempertimbangkan daya beli dan kondisi ekonomi nasional.
"Hingga 2025, realisasi subsidi listrik mencapai 55,9% dari pagu APBN, mencakup tagihan Januari–Juli dan sisa kurang bayar 2023," jelasnya.
Dalam kesempatan sama, Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, menekankan agar BUMN-BUMN yang mendapatkan tugas Pelayanan Subsisdi Obligatoris (PSO) tidak hanya menjalankan tugas mereka, tetapi juga memperhatikan kewajiban finansial yang telah dialokasikan.
Ia juga mengingatkan agar apabila subsidi melebihi kuota, kelebihan tersebut menjadi beban APBN pada tahun berikutnya.
"Ini perlu dilihat kembali, apakah kondisi saat ini sudah ideal, mengingat APBN di tahun berjalan ini masih menanggung kompensasi dari tahun sebelumnya," imbuhnya. (Ins/I-1)
