Konferensi pers Menteri ESDM Bahalil Lahadalia di Jakarta, Kamis (2/10/2025).(MI/Ihfa Firdausya)
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi terkait dua perusahaan swasta, yakni SPBU Vivo dan BP-AKR, membatalkan rencana pembelian base fuel dari Pertamina. Hal itu karena adanya kandungan etanol di dalam bahan bakar tersebut.
Bahlil mengatakan proses business to business (B2B) terkait hal itu masih terus berjalan. Menurutnya, pemerintah hanya memastikan stok BBM di Tanah Air cukup.
"B2B-nya lagi dikomunikasikan. Yang jelas stok BBM kita, mau RON 92, 95, 98, ataupun Pertalite, itu cukup untuk 18 sampai 21 hari. Kewajiban pemerintah memastikan bahwa stok BBM kita cukup. B2B-nya silakan (diatur). Kami hanya memberikan guidance," kata Bahlil saat ditemui di BPH Migas, Jakarta Selatan, Kamis (2/10).
"Jadi tidak ada alasan dan tidak ada satu persepsi bahwa ketersediaan BBM kita menipis. Gak ada. Udah penuh. Semuanya ada. Kuota impornya pun kita sudah berikan sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya," tutupnya.
Tidak Ada Aturan soal Etanol
Di tempat yang sama, Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menanggapi kandungan etanol yang membuat SPBU swasta batal membeli base fuel pada Pertamina.
Menurutnya, di dalam spek BBM yang diatur adalah RON-nya. "Jadi tidak ada di dalam spek tersebut mengandung etanol. Itu kan spek yang ada di mereka sendiri, tidak mau menggunakan yang mengandung etanol. Tapi bukan berarti tidak berada di dalam toleransi," katanya.
"Sebenarnya etanol sendiri kan salah satu biofuel. Di negara-negara lain malah etanol ini sudah ada. Kalau kita kan baru biodiesel, bioetanol belum," jelasnya.
BU Swasta Sudah Ajukan Proposal
Laode mengatakan badan usaha swasta sudah mengajukan kuota impor BBM untuk tahun depan. Ia belum bisa merinci besaran kuotanya, namun kemungkinan akan naik.
"Saya belum bisa bocorkan angkanya. Tapi intinya kita akan bahas khusus untuk tahun 2026. Kemarin kan sudah ada penambahan 10%, tentu sekarang angkanya akan meningkat. Nah, kita nggak tahu, nih, apakah tambahannya, tuh, berapa persen, belum tahu," kata Laode.
"Kami akan rapatkan untuk menyiapkan suatu mekanisme yang pas, sehingga nanti ke depannya kita tidak menghadapi kondisi-kondisi seperti sekarang," imbuhnya.
Sebelumnya Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, mengungkapkan dua perusahaan swasta, yakni SPBU Vivo dan BP-AKR, membatalkan rencana pembelian base fuel dari Pertamina akibat adanya kandungan etanol di dalam bahan bakar tersebut.
“Vivo membatalkan untuk melanjutkan setelah setuju membeli 40 ribu barel (base fuel), akhirnya tidak disepakati lagi,” ujar Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu (1/10).
Sebelumnya, Vivo telah menyetujui untuk menyerap 40 ribu barel dari total 100 ribu barel BBM impor Pertamina. Namun, keputusan itu ditarik kembali setelah hasil uji laboratorium menunjukkan adanya kandungan etanol sekitar 3,5%.
Achmad menjelaskan, kandungan etanol tersebut sebenarnya masih sesuai dengan ketentuan pemerintah. Regulasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperbolehkan kandungan etanol hingga 20%. Meski begitu, keberadaan etanol menjadi alasan SPBU swasta tak melanjutkan pembelian.
“Ini (kandungan etanol) yang membuat teman-teman SPBU swasta tidak melanjutkan pembelian, karena ada konten etanol tersebut,” tambahnya.
Tak hanya Vivo, BP-AKR juga mengambil langkah serupa dengan membatalkan kesepakatan. Kondisi ini membuat proses negosiasi antarbisnis (business to business/B2B) kembali ke titik awal, dan 100 ribu barel yang sudah diimpor Pertamina belum terserap oleh SPBU swasta, baik itu Vivo, BP atau Shell
Meski demikian, Achmad optimistis pembahasan masih terbuka. “Teman-teman SPBU swasta berkenan, jika nanti pada kargo selanjutnya, siap bernegosiasi. Ini bukan masalah kualitas, melainkan konten,” tegasnya. (E-4)
