2 hours ago
1
Pekerja menyiapkan paket makanan untuk program makan bergizi gratis (MBG) di SPPG Nganjuk.jpg(Dok. Antara)
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago menilai bahwa usulan penerapan skema dapur sekolah (school kitchen) dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi solusi efektif untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan MBG di berbagai satuan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah yang sudah memiliki fasilitas dapur dan pengalaman dalam menyediakan makanan bagi peserta didik.
Menurut Irma, model ini memungkinkan sekolah dengan kapasitas yang memadai untuk mengelola sendiri penyediaan makanan bergizi bagi muridnya. Dengan begitu, potensi pemborosan makanan dapat ditekan secara signifikan, terutama di sekolah-sekolah dengan standar tinggi yang selama ini enggan menerima makanan yang dikirim melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"School kitchen tidak masalah untuk sekolah-sekolah yang memang sudah punya dapur dan sudah berpengalaman memberikan anak didik makan di sekolah. Dengan demikian, tidak ada lagi makanan yang mubazir di sekolah-sekolah elite dan yang sudah punya dapur berkualitas," kata Irma saat dihubungi, Jumat (24/10).
Irma menjelaskan, dengan adanya skema ini, Badan Gizi Nasional (BGN) dapat lebih efisien dalam menyalurkan anggaran program MBG karena distribusi makanan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah.
Ia menegaskan bahwa penyamaan prosedur dan tata kelola tetap diperlukan agar standar kebersihan, gizi, serta keamanan pangan tetap terjaga di seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta.
"Minimal dengan skema ini, BGN dapat mengurangi makanan yang mubazir, karena selama ini sekolah-sekolah elite tidak mau makan makanan yang di-drop oleh SPPG. Prosedur dan tata kelolanya diseragamkan saja," imbuhnya.
Irma juga mencontohkan praktik di Jepang, di mana sekolah-sekolah dengan fasilitas dapur sendiri diperbolehkan menyesuaikan nilai gizi dan kualitas makanan dengan tambahan kontribusi dari orang tua siswa.
"Kalau di sekolah elite mungkin nilai makanannya lebih mahal, ya biarkan saja orang tua anak ikut menambah iuran, seperti di Jepang," jelasnya.
Diketahui sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) terbuka dengan usulan bahwa proses masak dan penyelenggaraan program MBG melalui skema dapur sekolah (school kitchen).
"Usulan soal school kitchen enggak apa-apa nanti kita matching nanti di daerah tertinggal asal sekolahnya mampu kita enggak ada masalah bagus kalau memang ada," kata Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam talkshow di Antara Heritage, Jakarta Pusat, Kamis (23/10).
Nanik menceritakan skema tersebut sebetulnya sudah pernah dicoba di beberapa sekolah namun menemui kendala. Ia menceritakan skema school kitchen pernah diterapkan di Bogor, namun pemilik sekolah dengan kantin terjadi masalah yang menyebabkan para siswa keracunan. Dan kasus serupa juga terjadi di Lampung yang juga menemui kendala.
Meski begitu BGN tetap terbuka dengan usulan skema school kitchen MBG. Sehingga ada beragam skema untuk menjalankan program MBG yakni dapur mandiri dan bermitra.
"Tapi di wilayah 3T nanti ada dapur-dapur yang dibangun oleh pemerintah daerah atau pemerintah desa nanti disewa oleh BGN 4 tahun di depan itu kita bayarkan. Namun kalau ada kitchen school boleh aja kalau memang sekolahnya mampu," pungkasnya. (H-3)
