5 hours ago
1
Pembangkit Listrik Tenaga Surya.(Dok. Kementerian ESDM)
PEMERINTAH terus memperkuat arah kebijakan energi nasional dengan mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan ketergantungan terhadap energi fosil yang harganya terus meningkat.
Selama satu tahun terakhir, pengembangan EBT menunjukkan progres signifikan, terutama pada proyek-proyek bioenergi dan pembangkit listrik berbasis energi bersih. Salah satunya adalah program bioenergi B40, yaitu campuran 40% biodiesel dari minyak sawit dan 60% solar.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa hingga September 2025, realisasi program campuran bahan bakar biodiesel 40% atau B40 telah mencapai 10,57 juta kiloliter. Nilai tambah Crude Palm Oil (CPO) pun meningkat hingga Rp14,7 triliun.
Selain itu, program ini telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Pemerintah berhasil menghemat devisa hingga Rp93,43 triliun, menyerap lebih dari 1,3 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi karbon sebesar 28 juta ton.
“Petani sawit menjadi pahlawan energi baru. Program transisi energi ini membuka lapangan kerja baru sambil menjaga kelestarian bumi. Dari kebun sawit rakyat hingga tangki kendaraan bermotor, rantai nilai biodiesel telah menjadi bukti Indonesia mampu menciptakan ekosistem energi yang mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan,” ucap Bahlil di Jakarta, Selasa (21/10).
Selain bioenergi, pemerintah juga mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan memperluas pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
“Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW),” ujar Bahlil.
Selama tahun 2025, dua peresmian besar menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam memperkuat sektor energi bersih. Pada 20 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3,2 gigawatt (GW), di mana 89 persen di antaranya merupakan pembangkit berbasis EBT.
Kemudian, pada 26 Juni 2025, pemerintah kembali meresmikan 55 pembangkit listrik dengan total kapasitas 379,7 megawatt (MW), terdiri atas delapan PLT Panas Bumi dan sisanya PLTS yang tersebar di 15 provinsi.
Pemerintah juga memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, sektor swasta, hingga masyarakat desa, dalam memperluas akses energi bersih. Di sejumlah wilayah pedesaan, pembangunan PLTS komunal mulai memberikan dampak ekonomi yang nyata, menurunkan biaya energi, dan membuka lapangan kerja baru.
“Pemerintah melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan, keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata,” tutur Bahlil.
Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, pemerintah menargetkan bauran EBT nasional mencapai 19–23 persen pada tahun 2030 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).
Kebijakan ini mempertegas tekad pemerintah untuk mempercepat transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika global. Dengan langkah ini, Indonesia meneguhkan posisinya sebagai negara yang berdaulat energi dan berpihak pada pembangunan berkelanjutan. (RO/Z-10)
