2 hours ago
1
Ilustrasi(Antara)
Gabungan Pengusaha Dapur Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) menyatakan dukungan terhadap langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang berhasil membangun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam waktu singkat. Ketua Umum Gapembi, Alven Stony, menyebut capaian tersebut sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Bayangkan, dapur seluas 300-400 meter persegi bisa selesai dibangun kurang dari dua bulan. Itu luar biasa, apalagi dengan standar teknis dan operasional yang ketat,” ujar Alven, Jumat (19/9).
Ia mendukung target pembangunan 32.000 dapur SPPG sesuai peta jalan BGN, namun mengingatkan risiko krisis bahan baku jika pada November 2025 jumlah dapur sudah menembus 20.000 unit. Menurutnya, suplai susu, ayam, dan telur rawan terganggu bila tidak ada gerakan mandiri dari masyarakat. “Kalau bergantung pada korporasi besar atau bahkan impor, maka nilai tambah untuk masyarakat lokal akan hilang,” tegasnya.
Kritik Soal Kredit UMKM
Alven juga menanggapi kritik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai rendahnya serapan anggaran MBG. Ia menilai kritik tersebut kurang memahami mekanisme pendanaan BGN, yang sebagian besar berasal dari investasi swasta dalam pembangunan dapur. Menurutnya, dana Rp200 triliun yang ditempatkan pemerintah di perbankan seharusnya bisa mengalir ke pengusaha kecil pendukung MBG.
Namun kenyataannya, kata Alven, perbankan masih ragu memberikan kredit. “Banyak bank enggan membiayai yayasan pengelola MBG dengan alasan usaha masih baru. Padahal MBG memang program baru. Jangan sampai bank Himbara hanya berlomba menampung dana, tapi menutup akses bagi usaha kecil,” tambahnya.
Dukungan DPR
Senada, anggota Komisi VII DPR RI Erna Sari Dewi menilai ada dua persoalan besar terkait penempatan dana Rp200 triliun di bank Himbara. Pertama, dana itu belum diarahkan untuk pemberdayaan UMKM dan koperasi, sesuai agenda Presiden. Kedua, aturan perbankan yang diawasi OJK dinilai kurang berpihak pada UMKM.
“Bank lebih memilih kredit korporasi, sementara UMKM diminta menunjukkan kinerja keuangan lebih dulu. Walau punya agunan, belum tentu disetujui. Untuk usaha MBG yang dianggap baru, peluangnya makin kecil,” ungkap politisi NasDem itu. Ia menambahkan, dana besar tersebut seharusnya segera menggerakkan industri pangan agar dapat menopang kebutuhan program MBG, bukan justru menambah ketergantungan impor.
Respons BGN
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan serapan anggaran berjalan seiring bertambahnya jumlah dapur SPPG. “Pada Januari 2025 baru ada 190 dapur dengan serapan Rp190 miliar. Per 8 September jumlahnya melonjak jadi 8.344 dapur dengan serapan Rp8,3 triliun. Dari Juli ke Agustus saja peningkatannya mencapai 350 persen,” jelasnya.
Menurut Dadan, percepatan pembangunan akan berdampak signifikan pada serapan anggaran. “Kami targetkan akhir September jumlah dapur tembus 10.000, dan pada November bisa mencapai Rp20 triliun per bulan. Jadi tidak benar kalau disebut lamban, karena mekanismenya memang mengikuti progres pembangunan dapur,” tegasnya.
