2 hours ago
1
Anjungan migas lepas pantai Subholding Upstream Pertamina.(Dok PHE)
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam sejumlah kesempatan menegaskan bahwa ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 6% dalam dua tahun ke depan. Untuk mencapainya, pemerintah bahkan baru saja merilis Program Paket Ekonomi 2025. Sejumlah kalangan di bidang energi meyakini sektor hulu minyak dan gas (migas) akan menjadi salah satu motor penting pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketahanan energi kini menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto. “Selain menopang ketahanan energi, sektor hulu migas juga berkontribusi langsung terhadap pemberdayaan industri hulu migas melalui penerapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN),” kata Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, dilansir dari keterangan resmi, Kamis (18/9).
Data SKK Migas mencatat, hingga Juni 2025, realisasi TKDN pada proyek hulu migas telah melampaui target pemerintah. Untuk proyek strategis nasional (PSN), TKDN telah mencapai 58%, jauh melampaui target sebesar 18%. Adapun TKDN untuk proyek non-PSN telah menyentuh 59%, melebihi target sebesar 57%.
Tak hanya itu, nilai kontrak barang dan jasa di sektor hulu migas sepanjang Semester I-2025 menembus US$3,57 miliar atau setara Rp58,7 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja dalam negeri tercatat sebesar US$1,83 miliar atau sekitar Rp30,1 triliun.
Peranan industri hulu migas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi juga dirasakan oleh daerah tempat blok migas berada. *Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi* menyebut keberadaan industri hulu migas memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat daerah.
Di antara kontribusi paling nyata adalah dana bagi hasil (DBH) migas yang menjadi penopang Anggaran dan Belanja Daerah (APBD). Tahun 2023, DBH Migas untuk Riau tercatat sebesar Rp3,2 triliun, turun menjadi Rp2,3 triliun pada 2024, dan diperkirakan naik sedikit menjadi Rp2,6 triliun pada 2025, dengan asumsi harga minyak US$ 82 per barel.
Keberadaan industri hulu migas juga turut melengkapi benefit dari sektor hilir migas yang memutar roda ekonomi daerah. Data Badan Pusat Statistik mencatat, ekonomi Riau semester II 2025 tumbuh 4,59% sekaligus menempatkannya sebagai wilayah dengan Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) kedua terbesar di Sumatera setelah Sumatera Utara.
Menurut Syahrial, keberadaan sektor migas turut memutar ekonomi Riau. “Ini mungkin bisa langsung mendorong pembangunan daerah secara tidak langsung untuk pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Artinya ada uang yang berputar juga di masyarakat,” kata Syahrial.
Syahrial menegaskan pentingnya menjaga produktivitas sektor hulu migas agar tetap menjadi penopang pencapaian target nasional menuju Visi Indonesia Emas 2045. Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk memastikan produksi migas berjalan stabil tanpa hambatan.
Seluruh stakeholder hulu migas juga perlu menyiapkan langkah antisipasi atas potensi penemuan baru agar manfaat yang dihasilkan bisa semakin besar bagi Riau maupun ketahanan energi nasional. “Skema unconventional drilling mungkin perlu dipersiapkan dengan baik agar benar mendapatkan tambahan manfaat dari penemuan baru tersebut,” kata dia.
Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta, mengatakan penerapan TKDN tidak hanya mendorong efisiensi biaya dan kemandirian industri, tetapi juga menyerap tenaga kerja serta menciptakan peluang usaha baru bagi pelaku industri lokal.
“Pencapaian TKDN hulu migas menunjukkan multiplier effect yang nyata terhadap perekonomian nasional. Industri dalam negeri tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut aktif berkontribusi dalam rantai pasok migas. Ke depan, TKDN harus terus ditingkatkan, agar setiap dolar investasi migas yang masuk ke Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa,” tambah Eka.
Menurut dia, masifnya proyek hulu migas diimbangi dengan mendorong lahirnya pengusaha baru di sektor penunjang sehingga manfaat keberadaan industri hulu migas semakin dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. “Sebagai wujud pemberdayaan, SKK Migas merevisi kebijakan pengadaan sehingga perusahaan lokal kini bisa mengakses kontrak hingga Rp50 miliar,” pungkas Eka. (H-2)
