Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan.(Xinhua/Mohammad Abu Ghosh )
ARAB Saudi memperingatkan bahwa kelambanan komunitas internasional dalam menghentikan tindakan Israel di Jalur Gaza dapat memicu ketidakstabilan kawasan dan dunia.
Peringatan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, dalam pidatonya pada Sidang Umum PBB ke-80 di New York, Sabtu (27/9).
"Ketidakpedulian komunitas internasional dalam menahan agresi (Israel) di Gaza akan berkontribusi pada destabilisasi keamanan dan stabilitas regional dan global," katanya seperti dikutip Anadolu, Senin (29/9).
Pangeran Faisal mendesak PBB untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam penyelesaian konflik, dengan menekankan bahwa badan internasional tersebut perlu menjadi lebih efisien dalam mengurangi konflik dan krisis.
Ia menyerukan agar komunitas internasional mengambil langkah nyata untuk menghentikan eskalasi kekerasan dan memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau warga Gaza.
"Kita semua harus bertindak serius untuk menghentikan agresi dan menjamin pengiriman bantuan kepada penduduk Gaza," ujarnya, seraya menuntut perlindungan bagi warga sipil dan pembukaan koridor kemanusiaan yang aman.
Sejak 2 Maret, Israel menutup seluruh perlintasan di Gaza dan memperketat blokade terhadap makanan serta bantuan kemanusiaan, memicu lonjakan kelaparan di wilayah tersebut.
Sebagian kecil pasokan yang berhasil masuk dilaporkan dijarah kelompok bersenjata di bawah pengawasan otoritas Gaza, yang menuding Israel membiarkan hal itu terjadi.
Pangeran Faisal juga menyerukan agar lebih banyak negara mengakui kedaulatan Palestina dan mendukung solusi dua negara.
Pernyataan itu disampaikan sehari setelah Inggris, Kanada, Australia dan Portugal resmi mengakui Palestina, menambah jumlah negara pengakui menjadi 159 dari 193 anggota PBB sejak deklarasi Palestina oleh Yasser Arafat di Aljazair pada 1988.
Bahas Suriah dan Libanon
Dalam isu Suriah, Pangeran Faisal menyambut baik langkah-langkah yang diambil oleh Republik Arab Suriah untuk memperkuat keamanan dan stabilitas di negara tersebut, serta mengecam serangan Israel terhadap wilayah Suriah.
Pemerintah Suriah diketahui meningkatkan upaya menjaga keamanan sejak rezim Bashar al-Assad tumbang pada Desember 2024, setelah berkuasa selama 24 tahun.
Terkait Libanon, Menlu Saudi menegaskan dukungan terhadap upaya pemerintah Beirut dalam menerapkan Perjanjian Taif 1989 dan memastikan seluruh persenjataan berada di bawah kendali negara.
Ia juga menuntut agar pasukan Israel sepenuhnya menarik diri dari seluruh wilayah Libanon, sembari menekankan pentingnya menjaga kedaulatan negara tersebut.
Pada awal September 2025, pemerintah Libanon menyetujui rencana militer untuk memusatkan seluruh persenjataan di bawah kendali negara.
Kebijakan itu dipertegas pada 5 Agustus, ketika kabinet secara resmi memutuskan untuk membatasi seluruh persenjataan hanya untuk keperluan negara dan menugaskan militer menyusun rencana implementasinya sebelum akhir 2025. (Anadolu/Fer/I-1)
