5 hours ago
1
Ilustrasi: Foto udara perahu bersandar di dekat proyek pembangunan kampung nelayan di Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang, Banten.(ANTARA/Putra M Akbar)
SEJUMLAH kebijakan maritim di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai berhasil menegaskan kembali jati diri Indonesia sebagai negara bahari dan poros maritim dunia.
Pengamat maritim Marcellus Hakeng Jayawibawa menyebutkan, selama satu tahun kepemimpinannya, Prabowo telah menunjukkan arah baru pembangunan nasional yang menempatkan laut sebagai fondasi utama ekonomi, diplomasi, dan peradaban bangsa.
"Kebijakan maritim Presiden Prabowo tidak lagi bersifat sektoral atau simbolik. Ini transformasi struktural yang memandang laut bukan hanya sumber daya ekonomi, tetapi juga sistem kehidupan dan identitas nasional," ujar peneliti dari IKAL Strategic Center (ISC) itu.
Menurutnya, arah kebijakan maritim yang tertuang dalam visi astacita mencakup tiga hal penting, yaitu kemandirian ekonomi maritim, pemerataan pembangunan wilayah pesisir, dan ketahanan nasional berbasis laut.
Langkah-langkah konkret yang sudah terlihat, kata Hakeng, antara lain percepatan modernisasi pelabuhan, pengembangan kawasan industri perikanan, efisiensi logistik maritim, serta investasi besar dalam infrastruktur kelautan.
"Pelabuhan sekarang bukan lagi sekadar titik bongkar muat, tapi sudah berkembang menjadi pusat nilai tambah ekonomi dan simbol konektivitas antarwilayah," jelasnya.
Hakeng menilai kebijakan hilirisasi hasil laut dan penerapan ekonomi biru (blue economy) menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemandirian maritim. Pemerintah juga mulai menerapkan prinsip low carbon shipping atau pelayaran rendah emisi untuk menekan dampak lingkungan dari aktivitas laut.
"Kita sekarang memasuki era baru, dari eksploitasi menjadi pengelolaan, dari konsumsi menuju konservasi. Laut bukan sekadar sumber daya, tapi ruang hidup yang harus dijaga," tegasnya.
Inisiatif ini menunjukkan bahwa pemerintah memahami arti keberlanjutan dalam konteks pembangunan maritim. Langkah ini sejalan dengan tren global sekaligus memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional.
Hakeng menilai kebijakan maritim Prabowo juga memperhatikan pemberdayaan masyarakat pesisir. Ia mencontohkan pentingnya membangun rantai pasok dingin (cold chain) yang efisien agar hasil tangkapan nelayan tidak kehilangan nilai ekonomi, serta program regenerasi pelaut dan profesional maritim untuk mencetak SDM unggul di bidang kelautan.
"Kalau kita bicara kedaulatan maritim, nelayan harus menjadi subjek pembangunan, bukan objek. Ekonomi biru harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat pesisir," ujarnya.
Meski kemajuan signifikan telah dicapai, Hakeng menyoroti perlunya reformasi kelembagaan dan harmonisasi regulasi antarsektor agar pengelolaan laut berjalan terpadu. Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi data kelautan nasional untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis sains.
"Kita butuh sistem informasi maritim yang terintegrasi agar setiap kebijakan berbasis data, bukan asumsi. Laut itu lintas sektor dan lintas batas, jadi butuh satu komando yang tegas," katanya.
Hakeng menyebut bahwa program maritim Presiden Prabowo telah berada di jalur yang benar, membangun laut bukan hanya untuk ekonomi, melainkan juga untuk pemulihan identitas bangsa.
"Laut adalah jati diri kita. Jika kita kelola dengan bijak, kita tidak hanya membangun ekonomi, tetapi membangun kembali peradaban Nusantara," pungkasnya. (Fal/E-1)
