4 hours ago
1
Ilustrasi(Media Sosial X)
Pemerintahan Donald Trump memicu perdebatan di internal lembaga hukum federal AS. Trump hanya membayar sebagian pegawai selama penutupan pemerintahan berlangsung.
Kebijakan ini membuat perpecahan di antara aparat penegak hukum. Hal itu diungkap sejumlah pejabat aktif dan pensiunan kepada CNN.
Pemerintah memberi gaji tepat waktu bagi agen kriminal investigatif. Mereka berasal dari lembaga seperti FBI, ATF, dan Dinas Rahasia AS.
Namun analis intelijen dan staf pendukung tidak menerima gaji mereka. Hanya pegawai berstatus 1811 atau agen investigasi kriminal yang dibayar.
“Bayangkan dampaknya bagi moral tim,” kata seorang pejabat senior kepada CNN.
“Analis intelijen bekerja penting, tanpa mereka kasus tidak bisa berjalan.”
Dan Brunner, mantan agen FBI, menilai kebijakan ini merusak semangat kerja. “Analis dan staf profesional berperan vital dalam setiap penyelidikan FBI,” ujarnya. “Mereka bagian integral dari proses investigasi, bukan hanya agen 1811.”
Gedung Putih belum menjelaskan sumber dana pembayaran agen tersebut. Sementara itu, penyelidikan banyak terhambat karena keterbatasan anggaran.
“FBI tidak bisa membayar informan, membeli narkoba, atau melakukan perjalanan,” kata Brunner. “Bukan hanya soal gaji, ini memperlambat seluruh penyelidikan.”
FBI sebelumnya mengumumkan hanya agen yang akan dibayar dua periode ke depan. Mereka juga menerima tunjangan tambahan untuk tugas di luar jam kerja.
“Itu benar-benar membuat orang kesal,” ujar seorang pegawai kepada CNN.
Asosiasi Agen FBI berterima kasih kepada Trump atas pembayaran tersebut. Mereka menyebut kebijakan itu menunjukkan pentingnya peran agen FBI.
Namun asosiasi menegaskan kesuksesan FBI tidak hanya bergantung pada agen. “Analis dan staf profesional berperan penting menghadapi ancaman teror dan kejahatan,” tulis pernyataan itu.
Dalam pernyataannya, FBI menegaskan tengah mencari cara agar semua pegawai dibayar. “FBI terdiri dari agen, analis, ahli teknis, dan staf pendukung. Semua berperan penting melindungi tanah air dan rakyat Amerika,” demikian pernyataan lembaga tersebut. (CNN/Z-2)
