
Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp6,5 triliun untuk kelanjutan program bantuan pangan periode Oktober-November 2025. Bantuan tersebut berupa penyaluran beras 10 kilogram per bulan per penerima bantuan pangan (PBP) dan MinyaKita 2 liter per bulan per PBP.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi merinci, bantuan pangan minyak goreng sekitar Rp1,1 triliun dan bantuan beras Rp5,3 triliun. Ia mengatakan penyaluran minyak goreng ke masyarakat dilakukan secara one shoot atau sekali salur sekaligus.
"Sudah diputuskan bantuan pangan minyak goreng 2 liter dikali 2 bulan, berarti totalnya 4 liter. Penyalurannya kita ingin satu kali saja," ungkap Arief dalam keterangan yang diterima, Selasa (23/9).
Bantuan pangan beras yang akan didistribusikan sebanyak 365,5 ribu ton untuk alokasi Oktober dan November. Kemudian 73,1 ribu kiloliter minyak goreng akan disalurkan ke 18,27 juta PBP se-Indonesia pada Oktober mendatang.
Langkah penambahan komoditas minyak goreng dalam paket bantuan pangan diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpenghasilan rendah. Pasalnya dinamika harga minyak goreng turut berandil pada tingkat kemiskinan di Indonesia.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), komoditas minyak goreng turut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan pada Maret 2025. Kenaikan harga minyak goreng dicatat BPS terjadi di Februari 2025 dibandingkan Maret 2024.
Sementara, komoditas beras memberikan andil terbesar terhadap garis kemiskinan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada Maret 2025, beras berkontribusi sebesar 21,06% di perkotaan dan 24,92% di pedesaan.
Kepala Bapanas akan segera mengajukan usulan anggaran pelaksanaan program kepada Kementerian Keuangan. "Memang anggaran belum ada di Badan Pangan. Nah berdasarkan rapat pada Senin (22/9), Badan Pangan Nasional mengajukan ke Kemenkeu. Targetnya Oktober kita mulai laksanakan," pungkas Arief. (E-3)