Ilustrasi(Dok Ist)
KEBIJAKAN relaksasi ekspor bahan mentah mineral dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan investasi. Untuk itu, Wakil Ketua DPRD Sumbawa Barat Badarudin Duri mendukung kebijakan relaksasi ekspor bahan mentah mineral yang diberikan pemerintah pusat kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN).
Menurut Badarudin, kebijakan ini selain menjaga keberlangsungan investasi, juga menjaga stabilitas ekonomi daerah, serta kelangsungan pembangunan fasilitas smelter yang saat ini tengah dikerjakan.
“Kami di DPRD Sumbawa Barat memahami relaksasi ekspor ini langkah strategis. PT Amman Mineral adalah penopang utama ekonomi daerah, mulai dari serapan tenaga kerja, kontribusi bagi PAD (pendapatan asli daerah), hingga perputaran ekonomi masyarakat. Jika kegiatan ekspor terhambat sebelum smelter rampung, akan berdampak luas pada stabilitas sosial ekonomi masyarakat,” tegas Badarudin, Selasa (9/9).
Menurutnya, DPRD melihat kebijakan relaksasi bukan sekadar memberi kelonggaran, tetapi juga menjadi jembatan transisi bagi perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban pembangunan smelter. Dengan demikian, hilirisasi tetap berjalan, sekaligus meminimalisasi risiko terganggunya aktivitas operasional dan potensi kerugian bagi daerah dan negara.
Lebih lanjut, Badarudin menambahkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan perusahaan harus terus ditingkatkan. DPRD berkomitmen mengawal agar pembangunan smelter di Kabupaten Sumbawa Barat dapat selesai sesuai jadwal, sehingga nantinya nilai tambah dari hasil tambang dapat dirasakan langsung oleh bangsa Indonesia, khususnya masyarakat NTB.
“Relaksasi ini jangan dipandang sebagai kemunduran, tapi justru sebagai solusi realistis untuk menjaga stabilitas ekonomi. DPRD Sumbawa Barat akan terus mendorong agar PT Amman Mineral menuntaskan komitmennya membangun smelter sembari tetap mendukung keberlanjutan investasi yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya. (H-2)
