4 hours ago
2
(MI/Duta)
TANGGAL 20 Oktober 2025 genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tentu sudah banyak yang dilakukan dalam setahun ini dan banyak tantangan yang dihadapi, termasuk dari program kesehatan.
Mediaindonesia.com 19 Oktober 2025 menurunkan tulisan berjudul Satu Tahun Pemerintahan, Hadirkan Lompatan Besar Menuju Indonesia Sehat dan Bergizi, sementara koran Media Indonesia 20 Oktober 2025 mengupas lebih lanjut tentang MBG dalam artikel yang berjudul Targetkan Zero Error Program MBG.
Untuk melakukan refleksi kesehatan satu tahun pemerintahan ini, baik kita awali dengan catatan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto 15 Agustus 2025 yang menyampaikan bahwa dalam RAPBN 2026 pemerintah memprioritaskan delapan agenda utama. Yang kelima ialah dihadirkannya kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Disebutkan bahwa pelayanan kesehatan ialah hak setiap warga negara.
Apa yang disampaikan Presiden itu amat sejalan dengan konsep internasional universal health coverage (UHC), yang menurut WHO artinya ialah semua warga memperoleh akses pada pelayanan kesehatan bermutu yang dibutuhkannya, kapan dan di mana pun dibutuhkannya, tanpa membebani keuangannya.
Dalam hal ini kita ingatkan bahwa pelayanan kesehatan bagi warga bukanlah hanya pelayanan kuratif dengan pembangunan rumah sakit semata-semata, harus juga meliputi pelayanan promotif dan preventif. Dalam pidato Presiden disampaikan tentang 66 rumah sakit di 66 kabupaten yang sedang ditingkatkan kelasnya. Tentu kita menyambut baik penguatan pelayanan rumah sakit, tetapi seyogianya dilakukan bersamaan dengan penguatan pelayanan kesehatan primer, di puskesmas, klinik, dan kegiatan kesehatan masyarakat di perdesaan seperti sanitasi, jamban di desa, dan penyuluhan kesehatan.
Program yang kini banyak dibicarakan tentunya ialah makan bergizi gratis (MBG). Seperti diketahui bahwa MBG punya empat manfaat, kesehatan, gizi, pendidikan, dan ekonomi. Artinya jelas merupakan bagian penting dari program kesehatan bangsa.
Dalam perjalanan hampir setahun program MBG, baik kalau dilakukan dua jenis evaluasi. Pertama ialah evaluasi tentang kejadian keracunan makanan di berbagai tempat di negara kita. Untuk menjamin keamanan pangan, kita harus berpegang pada konsep penting from farm to plate, artinya semua rangkaian kegiatan haruslah terjaga ketat, dari ketersediaan bahan mentah, transportasi, pergudangan, proses memasak makanan, sampai ke penyajian di sekolah.
Evaluasi kedua ialah mutu gizi MBG yang diberikan kepada siswa, dan kelompok masyarakat lain pada waktu mendatang. Untuk itu, perlu dilakukan studi kohort longitudinal sejak sekarang sampai beberapa tahun ke depan, untuk melihat dan mendapatkan bukti ilmiah tentang bagaimana sebenarnya dampak kesehatan dan gizi dari program MBG itu.
Dalam pidato Presiden pada Agustus 2025 ini juga disampaikan tentang salah satu program unggulan kesehatan lainnya, yaitu cek kesehatan gratis (CKG) yang disebutkan telah digunakan lebih dari 18 juta warga. Berita lain terbaru menyebutkan bahwa hingga awal Oktober 2025, sebanyak 40 juta warga Indonesia telah mendaftar program cek kesehatan gratis. Dari jumlah tersebut, 36 juta orang sudah menjalani pemeriksaan mereka.
Ada tiga catatan kita terhadap program CKG ini. Pertama, selain untuk mendeteksi dini gangguan kesehatan, harusnya juga dapat meningkatkan pemahaman kesehatan masyarakat tentang kesehatan. Kedua, jenis-jenis pemeriksaan yang dilakukan perlu dinilai dari waktu ke waktu dan disesuaikan sejalan dengan temuan lapangan pada pelaksanaannya. Ketiga, tentu saja hasil analisis CKG ini harus dan dapat menjadi salah satu acuan penting dalam penentuan arah dan prioritas program kesehatan bangsa kita.
Selanjutnya disampaikan tentang program penanggulangan tuberkulosis, yang bahkan masuk salah satu program hasil terbaik cepat (PHTC) atau quick win dalam Astacita Presiden dan Wakil Presiden. Sudah sering dibahas bahwa kita ialah negara penyumbang kasus Tb terbanyak kedua di dunia, dan kita sudah punya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 yang mengamanatkan eliminasi tuberkulosis pada 2030.
Selain itu, sebagai bagian dari warga dunia, kita harus turut serta dalam pencapaian target Sustainable Development Goals (SDG), yaitu menghentikan epidemi tuberkulosis dunia pada 2030. Dalam implementasi program penanggulangan tuberkulosis, menurut WHO, setidaknya ada lima kegiatan yang perlu dilakukan, yaitu pencegahan, skrining, diagnosis, pengobatan, dan keadaan khusus.
Dalam hal itu, hanya beberapa minggu yang lalu WHO baru mengeluarkan publikasi tentang pentingnya gizi dalam pengendalian Tb, dengan hal itu mungkin dapat dikaitkan dengan dua program penting Presiden kita, yaitu MBG dan penanggulangan Tb itu.
Selain itu, ada tiga prinsip dasar pengendalian Tb yang disampaikan WHO pada World TB Day 2025, yaitu commit, invest, and deliver yang perlu kita lakukan. Tentang commit memang sudah ada peraturan presiden dan sudah ada PHTC/quick win Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Komitmen itu perlu diturunkan ke tiga pihak, pertama ke berbagai kementerian terkait, kedua ke daerah, dan ketiga ke semua lintas sektor terkait.
Tentang invest, kita tentu harapkan akan ada dukungan anggaran yang memadai. Untuk itu, pidato Presiden pada 15 Agustus 2025 menyebutkan bahwa anggaran kesehatan 2026 dialokasikan Rp244 triliun, sebagian tentunya untuk penanggulangan tuberkulosis. Yang juga amat penting ialah deliver, yaitu bagaimana program yang sudah ada akan benar-benar dilaksanakan di lapangan di berbagai tingkatannya.
BERJALAN BERSAMA KE ARAH KEMAJUAN
Sebagai penutup, disampaikan bahwa dalam satu tahun pemerintahan sekarang ini kita masih menghadapi berbagai masalah penyakit menular lainnya. Untuk penyakit tropik terabaikan (neglected tropical diseases/NTD) misalnya, yang cukup banyak diberitakan ialah kasus kecacingan pada anak-anak bangsa. Belum lagi kita masih punya kasus kusta dan kaki gajah.
Kita juga terus menghadapi kejadian luar biasa penyakit menular dari waktu ke waktu. Pada Agustus 2025 misalnya, terjadi KLB campak di beberapa tempat, sesuatu yang seharusnya tidak perlu terjadi karena campak termasuk penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).
Pada tahun pertama pemerintahan ini, kita juga menghadapi kasus-kasus polio dalam bentuk vaccine derived polio virus, yang bahkan mengakibatkan untuk pertama kalinya semua jemaah haji kita pada 2025 harus mendapat vaksinasi polio sebelum berangkat ke Arab Saudi.
Itu hanya beberapa contoh dari masalah penyakit menular yang masih terus kota hadapi hari ke hari, ditambah lagi dengan masalah penyakit tidak menular (PTM) yang tidak kurang pelik pula.
Kita semua berharap agar Indonesia akan makin maju di waktu mendatang, dan untuk itu, status kesehatan merupakan salah satu indikator yang utama.
Semua program dalam lini kehidupan bangsa harus terus di pacu maju, tapi aspek kesehatan perlu berjalan bersama derap ke arah kemajuan yang ingin dicapai pada masa Indonesia emas 2045. Untuk itu, baik kita mengingat kembali pada era Presiden Habibie, ada konsep pembangunan berwawasan kesehatan. Kita juga ingatkan kembali tentang peran kesehatan dalam kehidupan kita, yang sebagaimana kata-kata bijak, health is not everything, but without health, everything is nothing.
