Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution(Antara)
Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) mengecam keras kebijakan razia kendaraan berpelat Aceh yang dilakukan aparat di wilayah Sumatera Utara atas arahan Gubernur Bobby Nasution. Ia menilai langkah tersebut sarat dengan arogansi kekuasaan, berpotensi memecah belah persatuan nasional, dan bahkan membuka peluang timbulnya ketegangan antar daerah.
Dalam pernyataannya, Presma UINAM menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang menjamin kebebasan warganya untuk bergerak tanpa diskriminasi. Razia kendaraan berdasarkan asal pelat dianggap bertentangan dengan semangat persatuan dan keadilan sosial sebagaimana dijamin konstitusi.
“Razia pelat nomor Aceh masuk Sumut adalah kebijakan diskriminatif yang mencerminkan arogansi kekuasaan. Bobby seolah ingin menunjukkan otoritas politiknya, padahal tindakan ini justru melukai semangat kebersamaan antar daerah,” ujar Presma UINAM, Kamis (2/10).
Ia menilai, kebijakan semacam ini bukan hanya merusak rasa keadilan publik, tetapi juga mengikis kepercayaan antar masyarakat lintas daerah yang selama ini hidup dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
“Indonesia bukan milik satu daerah atau kelompok tertentu. Jika pemimpin daerah justru mengeluarkan kebijakan yang mengotak-ngotakkan rakyat, maka itu sama saja dengan memecah belah bangsa,” tambahnya.
Presma UINAM pun mendesak pemerintah pusat untuk segera turun tangan menghentikan praktik razia tersebut. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto menegur Gubernur Bobby Nasution agar tidak menggunakan jabatan publik untuk tindakan yang memperkeruh stabilitas nasional.
“Bangsa ini sedang membutuhkan persatuan, bukan perpecahan. Jika hal seperti ini terus dibiarkan, dampaknya akan sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia,” tutupnya. (E-3)
