2 hours ago
2
Para pengunjuk rasa ikut serta dalam unjuk rasa untuk menentang korupsi menyusul terungkapnya proyek pengendalian banjir palsu, salah satu skandal korupsi terbesar di negara ini dalam beberapa dekade, di Kota Quezon, Metro Manila pada Minggu (21/9).(AFP/JAM STA ROSA)
AKSI unjuk rasa antikorupsi di ibu kota Filipina pada Minggu (21/9) berujung ricuh setelah bentrokan terjadi antara aparat kepolisian dan sekelompok demonstran bertopeng. Polisi melaporkan lebih dari 200 orang ditahan, termasuk 88 anak di bawah umur.
Dari jumlah tersebut, seorang bocah berusia 12 tahun tercatat sebagai peserta termuda yang diamankan.
Kericuhan pecah di tengah aksi massa yang pada awalnya berlangsung damai dan diikuti ribuan warga, aktivis, tokoh agama, hingga politisi. Para pengunjuk rasa menyoroti skandal proyek pengendalian banjir fiktif yang disebut telah merugikan negara hingga miliaran peso.
Kasus tersebut menyeret sejumlah anggota parlemen dan memaksa pimpinan kedua kamar legislatif mengundurkan diri dari jabatannya.
Saat aksi massa, suasana berubah tegang ketika sekelompok demonstran melempari aparat dengan batu. Polisi kemudian membalas dengan menyemprotkan meriam air dan membunyikan sirene keras untuk membubarkan massa. Beberapa kendaraan dinas dibakar, sementara kaca kantor polisi ikut dipecahkan.
Juru bicara kepolisian regional, Mayor Hazel Asilo, mengatakan pihaknya masih mendalami identitas para pelaku.
“Sampai saat ini mereka belum memberi keterangan terkait alasan tindakan mereka atau apakah ada pihak yang menggerakkan. Setelah diketahui afiliasinya, baru bisa dipastikan apakah mereka bagian dari demonstrasi atau hanya mencari gara-gara,” ujarnya.
Kementerian Kesehatan Filipina mencatat sekitar 50 orang dilarikan ke rumah sakit akibat bentrokan tersebut.
Sementara itu, Mayor Philipp Ines dari kepolisian melaporkan sedikitnya 93 petugas ikut mengalami luka-luka. Jumlah tahanan diperkirakan masih bisa bertambah karena proses pendataan belum selesai.
Isu korupsi proyek infrastruktur ini kian memicu kemarahan publik sejak Presiden Ferdinand Marcos menyinggungnya dalam pidato kenegaraan pada Juli lalu.
Skandal tersebut mencuat setelah serangkaian banjir besar menelan korban jiwa sedangkan proyek pengendalian banjir yang dijanjikan justru terbukti fiktif.
Kementerian Keuangan memperkirakan kerugian negara akibat praktik korupsi dalam proyek tersebut mencapai 118,5 miliar peso (US$2 miliar atau setara Rp34 triliun) sepanjang 2023 hingga 2025. Namun Greenpeace menyebut angka sebenarnya bisa jauh lebih besar mendekati US$18 miliar (Rp298 triliun) (AFP/I-3)
