4 hours ago
4
Konferensi pers PWNU Jakarta.(Dok. PWNU Jakarta)
SEKRETARIS Lembaga Bahtsul Masail (LBM) LBM PWNU DKI Jakarta KH. Ahmad Fuad mengajak masyarakat untuk bijak sebelum memboikot produk. Ia mengatakan ulama atau tokoh agama seharusnya mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar.
"Ketika mengeluarkan pernyataan, tugas ulama harus penuh dengan rahmat menghindari pernyataan yang membingungkan umat,” kata Fuad melalui keterangannya, tentang diskusi Menyoal Aksi Boikot Produk-produk Diduga Terafiliasi Israel, Minggu (4/5).
Fuad menjelaskan, adapun kajian berdasarkan literatur kitab, forum mengambil rujukan dari beberapa kitab, di antarnya kitab Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyyah karya Ibnu Daqiq Al-'Id, Tafsir Ibnu Katsir, Al-Jami' li Ahkami Al-Qur`an karya Al-Qurthubi, Bughyatul Mustarsyidin karya Abdurrahman bin Muhammad bin Husain, dan lain-lain. “Kami ingin melestarikan tradisi ilmiah dalam memutuskan sesuatu, sehingga tidak hanya dari ‘katanya-katanya,’” tandasnya.
Dalam forum tersebut juga dibahas, apakah aksi pemboikotan produk dapat dibenarkan dalam Islam. Berdasarkan dokumen Rumusan Hasil Bahtsul Masail PWNU DKI Jakarta, LBM PWNU menyatakan pada dasarnya, boikot dibenarkan dalam Islam apabila dilakukan kepada perusahaan yang terbukti secara de facto (faktual dan nyata) mendukung serta mendanai agresi dan genosida Israel terhadap Palestina.
“Haram hukumnya mengeluarkan isu bahwa perusahaan tertentu terafiliasi kepada Israel jika tidak disertai bukti-bukti konkret,” tegas pernyataan dalam dokumen tersebut.
Selain itu, dibahas pula batasan suatu produk layak untuk diboikot menurut kacamata fikih, yakni produk-produk yang berpotensi merusak kesehatan lahir dan batin manusia, serta produk-produk yang hasil penjualannya digunakan untuk mendukung agresi dan tindakan genosida di wilayah tertentu, terutama di Palestina.
Di hadapan forum yang dihadiri para kiai pakar bahtsul masail se-Jabodetabek itu, hadir juga perwakilan salah satu perusahaan yang merasakan dampak boikot, Danone Indonesia yang kemudian memaparkan data dan fakta yang menegaskan bahwa produk mereka tidak terafiliasi dengan Israel.
Salah satu bukti yang disampaikan dalam forum itu adalah Surat Pernyataan Grup Danone Indonesia. Pihaknya menegaskan bahwa sejak awal menyatakan dengan jelas dan lugas keprihatinan atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza dan mendukung sepenuhnya kebijakan Pemerintah Indonesia yang menentang agresi Israel.
Selain itu, mereka juga menyebut tidak memiliki bisnis ekspor atau impor baik langsung maupun tidak langsung dengan Israel, serta tidak termasuk dalam daftar perusahaan yang dianggap mendukung pendudukan Israel sesuai data yang dirilis oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) atau OHCHR.
“Salah dalam mengambil tindakan boikot apalagi disertai ajakan boikot dan tidak terbukti, berpotensi penyalahgunaan aksi untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan seruan boikot,” kata Direktur Public Affairs dan Sustainability selaku Perwakilan Danone Indonesia Karyanto Wibowo. (H-3)
