PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus.(Dok. MI/Usman Iskandar)
PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus merespons pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyebut seharusnya DPR lebih sibuk membicarakan kepentingan rakyat. Lucius menilai pernyataan merupakan sebuah harapan yang tak berujung di DPR. Ia mengatakan harapan itu terus disuarakan tapi faktanya berbanding terbalik.
"Jadi kita anggap saja Puan sedang menyampaikan harapan bagi DPR. Dan karena sebuah harapan, ya kita tidak bisa menyalahkan Puan," kata Lucius melalui keterangannya, Kamis (2/10).
Lucius mengatakan jika DPR sungguh berbicara tentang kepentingan rakyat, maka buktinya mesti terlihat dari produksi legislasi yang dibutuhkan rakyat. Ia mengatakan daftar rancangan undang-undang (RUU) yang dibutuhkan rakyat itu sudah ditetapkan dalam Daftar RUU Prioritas Tahunan. RUU-RUU Prioritas itu harus sesuai namanya menjadi target Prioritas DPR untuk diselesaikan karena rakyat sangat membutuhkannya.
Sayangnya, kata ia, DPR lebih sibuk merevisi Daftar RUU Prioritas Tahunan ketimbang menyelesaikan RUU-RUU yang sudah terdaftar di dalamnya.
"Lihat saja Daftar Prioritas Tahun 2025 yang semula ditetapkan sebanyak 41 RUU pada akhir November 2024. Pada Februari 2025 Daftar berubah menjadi 42 RUU. Tambahan 1 RUU yaitu revisi UU TNI jelas bukan kebutuhan prioritas rakyat. Dan parahnya yang tidak dibutuhkan rakyat ini yang justru paling pertama disahkan, walau masuk daftar sebagai yang terakhir," katanya
"Jelas kan? Daftar Prolegnas Prioritas berubah bukan untuk menjawab kebutuhan prioritas rakyat," katanya.
Lebih lanjut, Lucius menyoroti fungsi pengawasan yang dilakukan DPR. Ia menyoroti pernyataan Puan tentang banyak aspirasi yang masuk dari publik. Akan tetapi, tak ada penjelasan berapa banyak aspirasi yang berhasil diperjuangkan.
Sebelumnya, Puan menyatakan DPR sebagai wakil rakyat bukan justru sibuk membicarakan diri sendiri. Dedikasi anggota DPR, kata Puan, menuntut pengorbanan waktu, tenaga, bahkan kepentingan pribadi demi menjalankan tugas konstitusional. “Dengan penuh kerendahan hati, atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf kepada rakyat Indonesia apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas secara sempurna. Setiap kritik dan masukan akan menjadi pendorong bagi kami untuk bertransformasi lebih baik dalam memenuhi amanat rakyat,” ungkapnya. (H-3)
