Pekerja mengangkut pupuk sebelum didistribusikan di gudang Lini III Pupuk Indonesia, Awipari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat(ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)
PENGAMAT pertanian, Syaiful Bahari mengungkapkan bahwa praktik monopoli penyaluran pupuk bersubsidi oleh pejabat-pejabat negara dan keluarganya atau rekanannya sudah lama terjadi.
"Bahkan, skema dan tata niaga distribusi pupuk bersubsidi justru menyuburkan rente ekonomi, yang membuat jumlah pupuk yang sampai ke petani berkurang, atau harga tebus pupuk menjadi lebih mahal. Demikian juga di satu wilayah yang ingin menambah kuota pupuk subsidi karena jumlah petaninya cukup besar, harus melalui lika-liku birokrasi yang panjang. Hanya yang punya koneksi khusus ke pejabat-pejabat negara dan BUMN yang bisa berpeluang mendapatkan kuota pupuk," ucap Syaiful saat dihubungi, Selasa (30/9).
Oleh karenanya, Syaiful menyarankan beberapa hal yang mesti diperbaiki oleh pemerintah dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Pertama, melakukan evaluasi dan perbaikan data penerima pupuk bersubsidi di suatu wilayah dicocokkan dengan luas lahan pertanian yang eksisting.
"Sehingga tidak ada ketimpangan penyaluran pupuk antara daerah yang memiliki lahan pertanian luas, tetapi hanya sedikit memperoleh kuota. Sementara, daerah yang lahan pertaniannya kecil memperoleh kuota yang berlebih, jelasnya.
Kedua, ia menyatakan agar peta dan data penerima pupuk subsidi dan luas lahan pertanian harus disampaikan secara terbuka, detail dengan profil rumah tangga petaninya. Hal ini dinilai penting dilakukan untuk menghindari penerima fiktif.
"Sistem data terpadu digital sudah harus dilakukan secara menyeluruh di semua daerah. Agar penyaluran pupuk dilakukan secara transparan. Terakhir, jika pemerintah saat ini mulai membentuk Koperasi Desa Merah Putih, maka ke depannya program ini harus diintegrasikan dengan sistem distribusi pupuk subsidi. Asal yang terpenting harus ada pengawasan dan penegakan hukum yang ketat, agar tidak terjadi praktik korupsi atau penimbunan pupuk bersubsidi," pungkasnya. (Fal/M-3)
