Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.(Dok. Antara)
PRESIDEN Prabowo Subianto disebut akan segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, saat ini Perpres tersebut tengah dirancang dan ditargetkan rampung pekan ini.
"Sekarang ini sedang diselesaikan terkait Perpres Tata Kelola Makan Bergizi yang mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden," kata Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (1/10).
Dadan mengatakan, dukungan terhadap program makan bergizi sangat penting, mengingat maraknya kasus keracunan MBG di beberapa daerah.
"Tidak hanya masalah keamanan, sanitasi, higiene, penanganan korban, tapi juga kebutuhan rantai pasok yang semakin besar," ujarnya.
Dadan menambahkan, setelah Perpres tersebut terbit, ia mengatakan akan mempererat kerja sama antar kementerian terkait program MBG ini.
Ia juga mengatakan bahwa ke depannya pihaknya akan menekankan pemenuhan aspek sanitasi dan higienis dari SPPG.
Diketahui sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan bahwa lebih dari 6.457 orang terdampak keracunan MBG. Data tersebut berdasarkan hasil rekapitulasi sejak Januari hingga September 2025.
Dalam hal ini, BGN membagi tiga wilayah pemantauan MBG, yakni wilayah I di Pulau Sumatera, wilayah II di Pulau Jawa, dan wilayah III untuk Indonesia bagian timur.
"Sebaran kasus terjadinya gangguan pencernaan atau kasus di SPPG terlihat dari 6 Januari sampai 31 Juli itu tercatat ada kurang lebih 24 kasus kejadian. Sementara dari 1 Agustus sampai malam tadi itu ada 51 kasus kejadian," kata Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (1/10).
Dadan merinci, berdasarkan data Januari hingga September 2025, Pulau Jawa menjadi wilayah yang paling terdampak dari keracunan Program MBG.
"Kita lihat bahwa di wilayah I itu, tercatat mengalami gangguan pencernaan sejumlah 1.307, wilayah II ini sudah bertambah tidak lagi 4.147 ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang, kemudian wilayah III ada 1.003 orang," jelasnya. (H-3)
