Perjanjian Laut Lepas Resmi Berlaku, Era Baru Perlindungan Laut Dimulai

Ilustrasi(freepik)

LAUT lepas yang selama ini berada di luar jangkauan hukum internasional, akhirnya mendapat perlindungan resmi. Perjanjian Laut Lepas yang bersejarah ini akan mulai berlaku pada 17 Januari 2026 setelah 60 negara meratifikasi.

Laut lepas yang mencakup hampir dua pertiga dari samudra dunia, kini mendapat sorotan. Kini, negara-negara sepakat melindungi wilayah ini dari ancaman eksploitasi berlebihan. Perjanjian global ini menjadi tonggak bersejarah untuk menciptakan aturan bersama demi keberlanjutan laut dunia.

Ruang Lingkup Perjanjian Laut Lepas

Perjanjian Laut Lepas kini mencakup dua pertiga lautan dunia, hampir separuh permukaan Bumi. Sebelumnya, aturan hanya berlaku di perbatasan nasional dan wilayah tertentu, sehingga banyak kawasan tak diatur.

Negara-negara sekarang wajib melindungi keanekaragaman hayati dan mengelola sumber daya laut. Selain itu, teknologi dan pengetahuan harus dibagi agar negara berkembang dapat berpartisipasi penuh.

Perlindungan Nyata Bagi Lautan

Negara kini dapat mengusulkan kawasan perlindungan laut di wilayah internasional. Kawasan ini berfungsi melindungi spesies dan ekosistem dari praktik-praktik yang merusak lingkungan.

Manfaat dari penemuan genetika laut harus dibagi secara adil antarnegara. Organisme laut dalam telah mendorong terobosan di bidang medis dan teknologi, menjadikannya sumber daya bersama.

Tujuan Global

Perjanjian ini hadir saat tekanan terhadap laut semakin meningkat. Penangkapan ikan industri, sampah plastik, dan rencana penambangan laut dalam mengancam ekosistem secara serius.

Laut lepas memengaruhi iklim, penyerapan karbon, dan ketahanan pangan global. Perjanjian mendukung target keanekaragaman hayati, 30% lautan dan daratan terlindungi pada 2030.

Menetapkan Kawasan Perlindungan Laut

Implementasi perjanjian dimulai pada 2026 dengan Konferensi Para Pihak pertama untuk menetapkan mekanisme. Pendanaan, penegakan hukum, dan pengawasan kepatuhan akan menjadi fokus utama agar aturan berjalan efektif.

Beberapa proposal kawasan perlindungan laut telah diajukan, termasuk Laut Sargasso dan Laut Tasman Selatan. Setiap wilayah memiliki keanekaragaman hayati unik yang perlu segera dilindungi untuk manfaat bersama.

Tantangan Perjanjian Laut Lepas

Keberhasilan perjanjian tidak otomatis. Negara yang belum meratifikasi bisa memanfaatkan celah hukum. Pendanaan dan kemauan politik menjadi kunci agar aturan dijalankan efektif.

Implementasi transfer teknologi juga membutuhkan komitmen nyata dari negara kaya. Tanpa keadilan, kerja sama global akan melemah, meski perjanjian telah berlaku.

Mengubah Laut Lepas Menjadi Sumber Daya Bersama

Bagi nelayan, perjanjian memberi kepastian perlindungan laut. Bagi ilmuwan, membuka akses data dan kolaborasi penelitian lebih luas.

Perjanjian Laut Lepas bukan solusi instan, tetapi kerangka kerja global pertama yang serius. Keberhasilan tergantung pada tindakan, bukan hanya kata-kata. Laut lepas kini tak lagi zona bebas hukum. (earth/Z-2)