1 day ago
5
Peluncuran studi di Google Office, Pacific Century Place, Jakarta Selatan.(MI/Ihfa Firdausya)
KASUS 110 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penipuan daring (online scam) di Kamboja menjadi sorotan akhir-akhir ini. Laporan ‘State of Scams in Indonesia 2025’ yang diluncurkan oleh Global Anti Scam Alliance (GASA) menyebut penipuan pekerjaan (employment scam) masuk lima besar kasus scam dalam setahun terakhir.
"Dari penelitian GASA, employment scam masuk lima besar. Sekitar 49% responden pernah mengalami employment scam," kata Chief Legal & Regulatory Officer/Chairman GASA Chapter Indonesia Reski Damayanti dalam acara peluncuran studi di Google Office, Pacific Century Place, Jakarta Selatan, Jumat (31/10).
Untuk mengatasi scam pekerjaan, GASA merekomendasikan sejumlah hal. Pertama peningkatan kapabilitas. "Confidence (tidak akan kena scam) bukan berarti kita kapabel. Itu harus terus ditingkatkan," ujarnya.
Kedua, kerja sama semua stakeholder untuk melakukan preventif. GASA mendorong penciptaan internet yang lebih aman. "Dari data GASA ini banyak orang ketika ada potensial scam, mereka biasanya ngecek dulu ke media sosial. Tapi sebenarnya itu tidak membantu, karena scammer-nya juga pintar, dia bikin medsos-nya. Jadi seolah-olah oh benar ada kerja di sini," papar Reski.
"Itu yang memang, balik lagi, kapabilitas harus ditingkatkan dan kerja sama antara-industri. Kalau memang medsos-nya tidak valid, mungkin bisa segera diblokir," jelasnya.
KERJA SAMA BERBAGAI PIHAK
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Mediodecci Lustarini mengatakan pihaknya sudah bersinergi dengan berbagai pihak. Termasuk dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).
Yang dikerjasamakan, pertama, adalah aspek pencegahan dan penindakan tindak pidana perdagangan (TPPO) berkedok scam. "Pertama pemblokiran konten. Nanti baik Kemnaker maupun Kementerian P2MI mengirimkan situs-situs yang disinyalir ataupun sudah diverifikasi menyebarkan informasi lowongan kerja palsu," ujar Mediodecci.
Kemkomdigi juga menerima laporan terkait penipuan pekerjaan. Menurutnya, banyak yang mengadukan itu tidak hanya perusahaan swasta tapi juga BUMN.
"Contoh ada BUMN baru terkait kelapa sawit, tiba-tiba ada situs impostor, jadi meniru situs mereka dan menyebarkan informasi lowongan. Setiap pekerja harus membayar sejumlah dana untuk bisa diterima dan dikirimkan ke lokasi-lokasi di mana perkebunan tersebut berada," katanya.
Kemudian, Komdigi juga melakukan edukasi waspada siber, termasuk literasi digital melalui Pusat Pengembangan Literasi Digital yang ada di Badan Litbang SDM.
"Jadi kita mencoba untuk membuat masyarakat mengenali juga, jadi tidak hanya melakukan pencegatannya tapi juga pencegahannya. Pemblokiran sebenarnya mencegat supaya tidak banyak korban, tapi kalau literasi itu kita berharap agar orang tidak menjadi korban," pungkasnya. (E-2)
