Susunan MBG di SPPG.(Dok. Antara)
ANGGOTA Komisi IX DPR RI mengusulkan pemerintah untuk menghapus kata "gratis" dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena memiliki konotasi negatif.
Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, meski penghapusan kata tersebut terlihat sederhana, tetapi wacana ini menyentuh persoalan yang lebih mendasar. Ia menilai penggunaan istilah "gratis" bukan sekadar soal label, melainkan pesan politik.
"Kata 'gratis' ibarat papan nama di depan rumah sakit yang bertuliskan darurat'. Tulisannya sederhana, tetapi maknanya mendesak, yakni ada sesuatu yang harus segera ditangani tanpa syarat," kata Achmad saat dihubungi, Kamis (2/10).
Menurut Achmad, kata "gratis" pada MBG adalah sinyal bahwa negara hadir menanggung beban agar gizi anak bangsa tidak menjadi barang mewah. Namun ia mengingatkan, istilah tersebut juga kerap diasosiasikan dengan kualitas seadanya atau pemberian yang tidak berkelanjutan.
"Ketika orang mendengar kata 'gratis', seringkali yang terbayang adalah sampel, bukan barang unggulan. Pemerintah harus memastikan stigma itu tidak melekat," ujarnya.
MBG sejatinya bukan sekadar bagi-bagi makanan, melainkan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Data WHO menyebutkan setiap satu dolar yang diinvestasikan pada perbaikan gizi anak akan kembali berkali lipat melalui peningkatan produktivitas ekonomi di masa depan.
Achmad menekankan, bila kata "gratis" tetap dipakai, maka pemerintah harus memperkuat tata kelola, menjaga transparansi anggaran, serta memastikan mutu makanan. Dengan begitu, publik melihat "gratis" bukan sebagai sesuatu yang murahan, tetapi sebagai simbol hak sosial yang bermartabat.
Di sisi lain, perubahan nama menjadi Makan Bergizi Sehat memang terdengar lebih netral dan teknokratis. Namun, risiko politisnya adalah hilangnya pesan sederhana bahwa anak-anak Indonesia dapat makan bergizi tanpa biaya tambahan.
Oleh karena itu, perdebatan soal istilah tidak seharusnya menutupi tujuan utama program. Yang lebih penting adalah memastikan distribusi berjalan adil, kualitas makanan terjaga, dan keberlanjutan anggaran dapat dijamin. Nama hanyalah pintu masuk, sedangkan yang menentukan adalah isi program.
"Bangsa ini tidak akan diingat dari kata apa yang dipilih, melainkan dari komitmen nyata untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing," pungkas Achmad. (H-3)
