5 hours ago
4
Ilustrasi(Antara)
Pengamat BUMN sekaligus Managing Director Lembaga Manajemen FEB UI Toto Pranoto menegaskan, industri pertahanan nasional perlu mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus dari negara, baik dalam bentuk investasi besar hingga penguatan tata kelola. Hal itu disampaikan demi masa depan Holding BUMN Pertahanan, Defend ID, yang dimiliki negara di bawah pengawasan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Toto menjelaskan, saat ini, BUMN-BUMN pertahanan sudah berhimpun dalam satu holding bernama Defend ID, yang anggotanya antara lain PT PAL, PT Pindad, PT Len Industri, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Dahana. Holding ini, kata dia, dibentuk untuk mengelola industri strategis yang vital bagi negara.
"BUMN-BUMN di bidang pertahanan itu kan sejak dua tahun lalu sudah bergabung dalam satu holding, namanya ID Defense. Mereka punya tugas khusus, makanya diberi hak monopoli karena ini alat vital negara," ujar dia melalui keterangannya, Senin (14/7).
Menurutnya, industri pertahanan adalah tulang punggung dari kemandirian bangsa. Ia menekankan pentingnya dukungan nyata dari negara agar Indonesia tidak terus bergantung pada teknologi asing.
"Sektor industri pertahanan itu jadi tulang punggung kemandirian. Kita harus membangun sendiri. Sudah ada langkah-langkah, seperti PAL kerja sama dengan POSCO Korea, juga kerja sama bikin kapal selam dan pesawat perang. Itu bagus, tapi harus diperkuat," terang Toto.
Toto menekankan, tantangan terbesar bukan hanya teknologi, tetapi sumber daya manusia (SDM) dan riset inovasi. Menurutnya, membangun industri pertahanan tak bisa hanya mengandalkan dana dari BUMN semata, melainkan butuh investasi negara secara signifikan.
Oleh karena itu, ia menyoroti peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) selaku pengelola investasi strategis yang mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah. Dengan dukungan Danantara, ini akan menjadikan industri pertahanan sebagai sektor prioritas negara.
"Kolaborasi jangan cuma komersial. Tapi juga harus berdampak pada kemandirian industri persenjataan Indonesia. Danantara ke depan harus bisa memilah industri mana yang prioritas," kata Toto.
Dia mencontohkan model di Tiongkok yang menerapkan pengawasan ketat melalui lembaga negara SASAC, yang menentukan mana BUMN yang layak disubsidi dan mana yang bisa dilepas ke pasar. Menurutnya, industri pertahanan Indonesia layak mendapatkan subsidi negara, seperti halnya di negara-negara lain.
Namun ia juga mengingatkan bahwa industri pertahanan memerlukan tata kelola yang bersih dan profesional, bebas dari intervensi politik yang merusak karena BUMN bukan 'warung kopi'. Ia merespons kekhawatiran bahwa penempatan orang partai di tubuh BUMN pertahanan bisa berujung pada konflik dan mengganggu efektivitas kerja.
"Ini bagian paling basic. Masalah tata kelola. Prinsip good corporate governance (GCG) harus jalan. Di Danantara kan ada Dewan Pengawas, ada komite audit, manajemen risiko, nominasi. Komite-komite ini harus efektif," ungkap Toto.
Lebih jauh, ia mengusulkan agar pengawasan terhadap Danantara tidak hanya bersifat internal, tetapi juga melibatkan publik. Transparansi dianggap kunci agar masyarakat bisa ikut mengawasi jika terjadi penyimpangan.
"Mungkin publik juga harus bisa memantau. Kalau perusahaan publik wajib lapor tahunan atau semesteran. Kalau bukan publik ya wajib tampilkan di website. Publik bisa jadi dewan pengawas yang efektif," jelas Toto.
Dia turut menekankan, industri pertahanan tidak boleh diurus secara biasa. Ia menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo memahami pentingnya membangun ekosistem pertahanan yang kokoh.
"Industri pertahanan betul-betul harus kuat ke depannya. Fondasinya harus kuat. Saya kira Pak Prabowo dan Pak Sjafrie Syamsuddin (Menhan) sangat paham soal ini. Karena itu, penempatan SDM dan manajemennya juga harus yang terbaik," pungkas Toto. (E-3)
