Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri .(MI)
PAKAR politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli, menilai PDIP memiliki kapasitas dan rekam jejak kuat sebagai partai oposisi.
Ia menyebut pengalaman dan sejarah PDIP dalam melawan kekuasaan menjadi bekal penting jika partai berlambang banteng itu memilih untuk berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Saya kira PDIP memiliki kemampuan sebagai partai oposisi. Ini karena PDIP memiliki DNA sebagai partai oposisi dan juga pernah melakoninya, baik pada saat Orde Baru yang melawan rezim Soeharto maupun ketika masa reformasi saat pemerintahan SBY,” kata Lili saat dikonfirmasi, Selasa (9/9).
Menurutnya, keputusan PDIP untuk tidak bergabung dalam pemerintahan bukan hal yang baru. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PDIP juga pernah mengambil posisi serupa sebagai bagian dari komitmen terhadap etika politik.
“PDIP pernah mengambil posisi sebagai oposisi karena dalam kompetisi Pilpres tidak keluar sebagai pemenang. Sehingga sebagai bagian dari etika politik dan akuntabilitas, PDIP tidak mau bergabung dalam pemerintahan,” ujarnya.
Lili menilai, situasi politik saat ini sangat mirip dengan kondisi pasca-Pilpres pada masa lalu. Karena itu, sikap PDIP jika memilih oposisi justru akan memperlihatkan konsistensi dan kedewasaan dalam berpolitik.
“Kondisi seperti itu persis sama dengan saat ini di mana PDIP kalah dalam kompetisi pilpres. Oleh karena itu, sebagai partai yang memegang teguh etika politik, mengambil jalan sebagai oposisi adalah bagian dari sikap politik yang diapresiasi oleh publik,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar PDIP tidak tergoda dengan kekuasaan pragmatis dan berada di luar pemerintahan. Menurutnya, keberadaan oposisi yang sehat menjadi bagian penting dalam menjaga demokrasi tetap hidup. “PDIP jangan sampai larut dalam kekuasaan yang pragmatis dan oportunis,” kata Lili.
Lebih jauh, Lili menegaskan bahwa kehadiran partai oposisi dalam sistem politik demokratis merupakan keniscayaan. Tanpa oposisi, menurutnya, demokrasi berpotensi mengalami kemunduran atau bahkan mati.
“Dalam demokrasi yang sehat, harus ada partai oposisi. Tanpa ada oposisi, demokrasi bisa tidak berkembang dengan baik, bahkan bisa mati atau mengalami kemunduran,” ujarnya.
Untuk itu, ia menilai PDIP seharusnya mengambil peran sebagai oposisi sebagai langkah penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.
“Di atas semua itu, kehadiran partai sebagai oposisi merupakan suatu yang penting untuk menjaga agar jalannya pemerintahan ada yang mengontrol, mengawasi, dan menjadi penyeimbang dalam pemerintahan,” pungkasnya. (Dev/P-2)
