Sejumlah menteri menggelar jumpa pers terkait kejadian luar biasa (KLB) keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kementerian Kesehatan(Susanto/MI)
PENGAMAT Komunikasi Politik, Gun Gun Heryanto dalam mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), butuh komunikasi juru bicara soal kebijakan publik agar tak ada miskomunikasi.
“Kalaupun MBG ini tetap harus jalan, harus ada yang disebut komunikasi kebijakan yang baik. Kebijakan tidak mungkin bisa sukses kalau komunikasi kebijakannya buruk,” kata Gun Gun dalam keterangannya, Jumat (3/10).
Ia menekankan, pemerintah sebaiknya menunjuk juru bicara khusus yang fokus mengawal komunikasi publik program MBG, sebagaimana pernah dilakukan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menghadapi bencana nasional.
“Dulu Pak SBY bikin juru bicara bidang kebencanaan karena waktu itu memang konteksnya banyak bencana. Kalau MBG ini dianggap program prioritas dan menyangkut jutaan jiwa bangsa Indonesia, kenapa tidak dibikin saja juru bicara khusus terkait makan bergizi gratis,” jelasnya.
Menurutnya, tanpa adanya juru bicara khusus, risiko misinformasi dan miskomunikasi akan semakin besar. Hal ini bisa memperburuk citra program MBG di mata masyarakat.
“Bayangkan kalau persoalan ini terus terjadi dan tidak ada orang yang memang bertanggung jawab atas komunikasi kebijakannya, bukankah itu akan memperparah buruknya MBG di mata publik?” tegasnya.
Lebih jauh, Gun Gun menjelaskan bahwa sosok juru bicara tidak harus tunggal, namun yang terpenting adalah adanya protokol komunikasi yang jelas.
“Siapa yang menjadi spokesperson itu bisa banyak, yang penting protokol komunikasinya jelas. Dan siapapun yang nanti ditunjuk harus benar-benar punya kualifikasi memadai untuk menangani komunikasi publik dengan baik. Itu yang sekarang masih kurang,” pungkasnya. (H-4)
