Petugas menunggu calon konsumen di SPBU BP Minangkabau, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan SPBU swasta yang kehabisan stok BBM dapat menjalin kerja sama pasokan dengan PT Pertamina (Persero) melalui ske(Antara)
PENGAMAT Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menduga batalnya sejumlah SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina tidak hanya masalah kandungan etanol. Namun bisa juga terkait kesepakatan harga.
Fahmy pun menilai pembelian BBM lewat Pertamina untuk SPBU swasta sulit dilakukan.
"Dari awal saya mengatakan apa yang disampaikan Bahlil (Menteri ESDM Bahlil Lahadalia) bahwa sudah ada kesepakatan antara SPBU swasta untuk membeli BBM di Pertamina, menurut saya itu sangat sulit. Jadi, apa yang disampaikan oleh Bahlil itu hanya klaim belaka. Kenyataannya itu tidak terjadi," ungkapnya saat dihubungi, Kamis (2/9).
"Yang cukup membuat signifikan menurut saya adalah harga jual yang ditetapkan oleh Pertamina. Pertamina sebagai badan usaha atau entitas bisnis tentunya akan mengambil margin dalam menjual BBM ke SPBU swasta. Bahkan sudah berani melakukan impor, kalau nggak salah 100 ribu barel dan itu belum terserap juga. Ini saya kira akan terjadi terus kalau dipaksakan oleh Bahlil pada SPBU swasta," jelasnya.
Faktor Untung Rugi
Ia memaparkan alasan perihal harga juga bisa memengaruhi kesepakatan. Pasalnya sesungguhnya bisnis SPBU itu memiliki margin keuntungan yang kecil sekali. Karena itu, berbagai strategi itu dilakukan untuk menekan ongkos produksi.
"Yang selama ini dilakukan oleh SPBU swasta, dia menetapkan semacam portfolio yang pengadaannya itu bisa dari beberapa sumber. Sehingga ketemulah harga yang paling murah. Nah, itulah digunakan untuk bersaing dengan Pertamina. Meskipun harganya pasti lebih mahal, tapi kualitasnya lebih baik, servisnya lebih baik," ungkapnya.
Keberlangsungan SPBU Swasta
Fahmy menyampaikan bahwa pemerintah mesti memerhatikan keberlangsungan SPBU swasta. Jangan sampai kebijakan pemerintah malah mematikan pasar mereka.
"Kan awalnya mereka diundang untuk investasi Indonesia karena ada kebebasan, ada liberalisasi untuk membeli dari manapun terserah. Kemudian kebebasan dalam menerapkan harga sesuai dengan mekanisme pasar, kebebasan untuk mendirikan SPBU di kota-kota besar, seperti yang mereka inginkan," papar Fahmy.
"Kalau tiba-tiba kemudian di regulasi ada semacam pembatasan bahwa dia belinya hanya dari Pertamina. Ini saya kira tidak sesuai dengan kondisi SPBU swasta yang tadi menghendaki kebebasan tadi," jelasnya.
Kembalikan Izin Impor
Untuk itu, kata Fahmy, solusinya yang paling baik itu adalah mengembalikan regulasi izin impor untuk satu tahun.
"Jangan kemudian diubah menjadi enam bulan. Menurut saya, itu penyebab utama dari kelangkaan SBPU di swasta. Dia belum sempat impor, persediaannya sudah habis. Maka terjadilah kelangkaan," jelasnya.
Kemudian yang kedua, batalkan kebijakan impor satu pintu lewat Pertamina. Dari kedua hal itu Fahmy menduga seolah-olah kelangkaan itu dibuat oleh regulasi pemerintah.
"Setelah mereka langka, dipaksa membeli ke impor Pertamina. Yang sesungguhnya itu mengarah pada monopoli," pungkasnya. (E-4)
